Blockchain Nasional China 2030 dan Pelajaran bagi Instansi

China menargetkan jaringan blockchain nasional pada dasarnya rampung pada 2030. Target itu tercantum dalam rencana informatisasi nasional 2026–2030 yang diterbitkan Komisi Pusat Urusan Keamanan Siber dan Informatisasi China pada 23 Oktober 2026. Blockchain diposisikan sebagai infrastruktur negara untuk aliran data, perdagangan, dan layanan pemerintah.

Isi rencana informatisasi 2026–2030

Dokumen resminya berjudul Rencana Informatisasi Nasional untuk periode Rencana Lima Tahun ke-15 (国家信息化”十五五”规划). Menurut pengumuman di situs Kantor Komisi Pusat Urusan Keamanan Siber dan Informatisasi, rencana ini menetapkan arah pembangunan digital China selama lima tahun ke depan. Lembaga penerbitnya adalah badan tingkat pusat yang mengoordinasikan kebijakan keamanan siber dan pembangunan digital.

Rencana tersebut disusun dengan kerangka “membangun tiga sistem, meningkatkan lima tingkat, dan memperkuat dua penopang”. Isinya terbagi ke dalam 10 bidang tugas dan 7 kolom proyek khusus, mulai dari inovasi infrastruktur informasi, terobosan teknologi siber, hingga pembangunan masyarakat cerdas.

Untuk 2030, rencana itu memuat beberapa target infrastruktur sekaligus:

• jaringan tiga dimensi yang mencakup darat, laut, udara, dan antariksa pada dasarnya terbentuk;
• jaringan komunikasi generasi baru selesai dibangun;
• layanan komersial 6G dimulai “pada waktu yang tepat”, tanpa tahun pasti;
• jaringan blockchain nasional pada dasarnya rampung;
• pembangunan internet cerdas dipercepat.

Kantor berita Xinhua, seperti dikutip ANTARA, juga mencatat sejumlah angka. Tingkat penetrasi internet China diperkirakan naik menjadi 85 persen pada 2030, dari 80,1 persen pada 2025. Jumlah stasiun pemancar 5G per 10.000 penduduk diproyeksikan naik dari 34 menjadi 50. Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi China memperkirakan pendapatan industri informasi dan komunikasi negara itu mencapai 4,1 triliun yuan pada 2030.

Blockchain juga masuk daftar industri prioritas. Rencana tersebut mendorong pengembangan produk teknologi unggulan di bidang chip (sirkuit terintegrasi), kecerdasan artifisial, dan blockchain.

Proyek jaringan blockchain nasional

Blockchain adalah cara mencatat data dalam rangkaian blok yang disalin ke banyak komputer (simpul). Setiap catatan baru terkait dengan catatan sebelumnya, sehingga perubahan diam-diam mudah terdeteksi. Karena salinannya tersebar, tidak ada satu pihak yang dapat mengubah riwayat sendirian.

Rencana China tidak berhenti di slogan. Menurut ringkasan isi dokumen yang dilaporkan Wu Blockchain, pemerintah akan menjalankan proyek pembangunan jaringan blockchain nasional untuk memperkuat fondasi apa yang disebut “internet nilai”. Proyek itu memuat empat lapisan utama.

Lapisan pertama adalah jaringan tulang punggung pusat yang pembangunannya dipercepat. Lapisan kedua menghubungkan hub regional supaya simpul di berbagai daerah beroperasi sebagai satu jaringan. Lapisan ketiga berupa layanan dasar bersama, termasuk identitas digital terdistribusi yang dapat saling diakui antarsistem. Lapisan keempat adalah sistem standar teknis blockchain yang diperkuat.

Di atas fondasi itu, rencana tersebut mendorong pemakaian blockchain bersama komputasi privasi dalam peredaran dan perdagangan data. Komputasi privasi adalah teknik untuk mengolah data dari beberapa pihak tanpa membuka isi data mentahnya satu sama lain. Rencana yang sama juga menyebut pengembangan yuan digital secara bertahap.

Wilayah percontohan dan sektor sasaran

Penerapannya diarahkan ke sektor yang melibatkan banyak pihak. Wu Blockchain mencatat sasaran digitalisasi di pelayaran, angkutan barang, dan perdagangan, lalu perluasan ke perencanaan pembangunan, transisi rendah karbon, layanan pemerintahan, dan perpajakan.

Menurut Cointelegraph, rencana itu juga menyebut dua kawasan. Delta Sungai Yangtze diarahkan memperdalam pemakaian blockchain di perdagangan dan keuangan. Kawasan Chengdu–Chongqing di barat daya China diarahkan menerapkannya dalam skala besar di manufaktur dan pertanian.

Target 2030 ini melanjutkan kebijakan yang sudah ada. Cointelegraph melaporkan bahwa proyek jaringan blockchain nasional sudah masuk rencana pembangunan nasional yang dirilis pada Maret, dan pada 9 Oktober pimpinan pusat Partai Komunis China bersama Dewan Negara menerbitkan kebijakan bersama yang menyerukan pembangunannya. Rencana informatisasi 23 Oktober menambahkan tenggat yang jelas.

Blockchain tanpa kripto

Bagian ini sering disalahpahami. Rencana China tidak menyangkut mata uang kripto. Bisnis yang terkait kripto tetap dilarang di China daratan, sementara blockchain sebagai teknologi pencatatan justru didorong menjadi prioritas nasional, seperti dicatat Cointelegraph.

Pendekatan tersebut memisahkan dua hal yang di Indonesia kerap dianggap sama. Kripto adalah salah satu aplikasi blockchain, yaitu aset digital yang diperdagangkan. Jaringan yang dibangun China lebih mirip jalan tol data bersama: lembaga pemerintah dan perusahaan dapat mencatat transaksi, dokumen, atau identitas di atas infrastruktur yang sama, dengan aturan akses yang diatur negara.

Model ini juga punya batasan. Jaringan yang dikendalikan pemerintah bersifat berizin (permissioned), sehingga kepercayaan tetap bertumpu pada operator jaringan. Keuntungan yang dicari adalah jejak audit yang rapi dan pertukaran data antarlembaga yang lebih mudah, bukan desentralisasi penuh seperti pada jaringan kripto publik. Rincian arsitektur, biaya, dan operator jaringan belum dijelaskan dalam liputan yang tersedia.

Apa artinya bagi instansi pemerintah?

Indonesia sedang menata pertukaran data antarinstansi lewat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan kebijakan Satu Data. Kami pernah membahas tantangannya dalam artikel tentang UU Satu Data Indonesia dan interoperabilitas instansi. Rencana China memberi satu contoh pilihan arsitektur, dan beberapa pelajarannya dapat dipakai tanpa harus meniru skalanya.

Pertama, mulailah dari masalah yang memang melibatkan banyak pihak. Blockchain paling berguna ketika beberapa lembaga mencatat data yang sama dan perlu saling memeriksa, misalnya dokumen perizinan, sertifikat pelatihan, rantai pasok bantuan, atau dokumen ekspor. Jika datanya dikelola satu instansi saja, basis data biasa dengan log audit sering kali lebih murah dan lebih mudah dirawat.

Kedua, rancang identitas dan standar lebih dulu. China menempatkan identitas digital terdistribusi dan standar teknis sebagai lapisan dasar, sebelum aplikasi. Bagi instansi di Indonesia, artinya format data, kode wilayah, dan cara verifikasi identitas perlu disepakati sebelum memilih teknologi pencatatan.

Ketiga, jangan menyimpan data pribadi utuh di rantai blok. Catatan blockchain sulit dihapus, sedangkan UU Pelindungan Data Pribadi memberi hak kepada warga untuk meminta penghapusan data. Praktik yang lebih aman adalah menyimpan sidik digital (hash) atau bukti verifikasi di blockchain, sementara data pribadinya tetap di sistem yang dapat dikelola sesuai aturan.

Keempat, uji dengan proyek kecil yang terukur. Pilih satu layanan, misalnya verifikasi keaslian dokumen yang diterbitkan dinas, lalu ukur waktu verifikasi dan jumlah pemalsuan yang tercegah. Tim yang merancang pemerintahan digital perlu membandingkan hasilnya dengan solusi tanpa blockchain sebelum memperluasnya.

Bagi pengembang dan penyedia layanan, rencana China juga menandai arah pasar. Permintaan akan bergeser dari proyek kripto ke integrasi blockchain dengan sistem yang sudah ada: aplikasi perizinan, sistem logistik, dan layanan verifikasi dokumen. Kemampuan menghubungkan rantai blok dengan basis data dan API lama akan lebih dicari daripada kemampuan menerbitkan token.

Pertanyaan yang sering muncul

Apakah jaringan blockchain nasional China berarti China melegalkan kripto?

Tidak. Liputan Cointelegraph menegaskan bahwa rencana ini tidak menyangkut mata uang kripto, dan bisnis kripto tetap dilarang di China daratan. Yang dibangun adalah infrastruktur pencatatan untuk data, perdagangan, dan layanan pemerintah. Rencana yang sama memang menyebut yuan digital, tetapi itu mata uang digital bank sentral yang dikendalikan negara.

Kapan jaringan ini selesai dibangun?

Target resminya adalah jaringan blockchain nasional “pada dasarnya rampung” pada 2030. Rencana itu belum memuat jadwal rinci per tahap, dan liputan yang tersedia belum menjelaskan arsitektur maupun operator jaringannya.

Apakah Indonesia perlu membangun jaringan blockchain nasional serupa?

Belum tentu. Keputusan seperti itu bergantung pada kebutuhan layanan, kesiapan standar data, dan biaya perawatan. Langkah yang lebih realistis bagi instansi adalah menyelesaikan standar data dan identitas digital lebih dulu, lalu menguji blockchain pada layanan yang memang melibatkan banyak lembaga dan membutuhkan jejak audit kuat.

Penutup

Rencana informatisasi China menempatkan blockchain sejajar dengan 6G dan internet cerdas sebagai infrastruktur negara, lengkap dengan tenggat 2030 dan wilayah percontohan. Bagi Indonesia, pelajaran terpentingnya ada pada urutan kerjanya: standar dan identitas lebih dulu, aplikasi kemudian. Jika instansi atau organisasi Anda sedang menimbang pencatatan berbasis blockchain untuk dokumen atau data lintas lembaga, tim layanan blockchain Merakit dapat membantu menilai kecocokannya sejak tahap awal.

Sumber

• 中央网络安全和信息化委员会印发《国家信息化”十五五”规划》, Kantor Komisi Pusat Urusan Keamanan Siber dan Informatisasi, 23 Oktober 2026
• China proposes basic establishment of national blockchain network by 2030, Xinhua, 23 Oktober 2026
• China targetkan jaringan dasar blockchain nasional rampung 2030, ANTARA, 24 Oktober 2026
• China Targets 2030 for Its National Blockchain Network Buildout, Cointelegraph, 23 Oktober 2026
• 中国提出到 2030 年基本建成国家区块链网络, Wu Blockchain, 23 Oktober 2026