MDR QRIS 0 Persen Berlaku, Ini Dampaknya bagi Toko

Sejak 1 Oktober 2026, MDR QRIS 0 persen tidak lagi hanya milik usaha mikro. Bank Indonesia memperluasnya ke semua kategori merchant, selama nilai transaksinya tidak lebih dari Rp100.000. Artinya, kopi, gorengan, dan belanja harian di toko kecil sampai menengah kini bisa dibayar lewat QRIS tanpa potongan MDR di sisi penjual.

Apa yang berubah pada 1 Oktober

Kebijakan ini diumumkan Bank Indonesia pada 17 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut Infobank, Pjs Gubernur BI Destry Damayanti menyebut kebijakan ini efektif per 1 Oktober 2026. Sebelumnya, MDR 0 persen sudah berlaku untuk usaha mikro. Yang baru adalah perluasannya ke usaha kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai Rp100.000, yang selama ini dikenai 0,7 persen.

Angkanya sedikit berbeda untuk tiap kelompok. Detik merinci bahwa usaha mikro tetap 0 persen sampai Rp500.000 dan dikenai 0,3 persen di atasnya. Usaha kecil, menengah, dan besar 0 persen sampai Rp100.000, lalu kembali ke tarif reguler 0,7 persen. Merchant pendidikan dan SPBU, yang tarif regulernya 0,6 dan 0,4 persen, juga mengikuti batas Rp100.000. Transaksi pemerintah seperti bantuan sosial, pajak, dan donasi nirlaba sudah lebih dulu 0 persen.

Jedanya cukup jelas: dari pengumuman 17 Agustus ke tanggal berlaku 1 Oktober ada sekitar enam setengah pekan. Dalam rentang itu, bank, dompet digital, dan penyedia kasir punya waktu menyesuaikan sistem potongan mereka. Karena itu, dua minggu pertama setelah tanggal berlaku adalah waktu yang tepat bagi penjual untuk memeriksa apakah penyesuaian itu sudah sampai ke laporan masing-masing.

Cara kerja MDR, dan siapa yang menanggungnya

MDR (Merchant Discount Rate) adalah biaya jasa yang dipotong dari merchant oleh penyelenggara jasa pembayaran setiap kali menerima pembayaran QRIS. Pembeli tidak membayarnya, dan menurut Detik, merchant tidak boleh membebankannya ke pelanggan. Bank Indonesia sendiri tidak mengambil bagian dari biaya ini.

Satu hal yang sering terlewat: 0 persen bukan berarti semua transaksi QRIS gratis. Detik menegaskan bahwa tarif nol hanya berlaku sampai batas nominal. Begitu melewatinya, tarif reguler berlaku untuk seluruh nilai transaksi. Sumber yang kami baca tidak merinci cara penghitungan di sisi penyedia, jadi bagian itu sebaiknya Anda pastikan langsung ke penyedia pembayaran.

Sebagai gambaran hitungan sederhana, belanja Rp80.000 di toko kelontong menengah sebelumnya terkena potongan 0,7 persen, sekitar Rp560. Kini potongan itu hilang. Untuk usaha mikro yang menerima pembayaran Rp600.000, tarif 0,3 persen berarti sekitar Rp1.800. Ini contoh hitungan kami, bukan angka dari Bank Indonesia.

Kenapa Bank Indonesia melakukannya

Menurut Infobank, tujuannya menekan biaya transaksi, meningkatkan efisiensi dan penerimaan QRIS, serta mendorong digitalisasi ekonomi yang inklusif. Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Ryan Rizaldy, mengaitkannya dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030.

Skalanya memang besar. Berdasarkan RCTI+, pengguna QRIS mencapai 65,77 juta per Juni 2026, setelah bertambah 6,23 juta sejak Januari. Merchant-nya 44,86 juta, dan sekitar 96,68 persen berasal dari UMKM. Sepanjang semester pertama 2026 tercatat 12,55 miliar transaksi senilai Rp1,12 kuadriliun, tumbuh 93,92 persen dibanding tahun lalu.

Pertumbuhan itu berlanjut. Katadata melaporkan data Juli 2026 yang disampaikan BI. Destry Damayanti menyebut: “Transaksi QRIS yang terus tumbuh tinggi mencapai 82,42% year on year.” Total pembayaran digital pada bulan itu sekitar 5,5 miliar transaksi, naik 28,69 persen, sementara transaksi BI-FAST mencapai sekitar 546 juta dengan nilai Rp1.355 triliun, tumbuh 31,62 persen.

Menariknya, uang tunai belum surut. Dalam rilis yang sama, uang kartal yang beredar tumbuh 15,10 persen menjadi Rp1.314 triliun. Pembayaran digital bertambah cepat, tetapi di banyak warung dan pasar, tunai masih berjalan berdampingan dengan QRIS. Memangkas biaya di transaksi kecil adalah salah satu cara membuat pilihan non-tunai lebih menarik bagi penjual, yang selama ini kerap menghitung untung tipis per transaksi.

Kebijakan ini juga punya sisi yang perlu dicatat. Penyedia dompet digital dan bank kehilangan sebagian pendapatan dari komisi MDR pada transaksi kecil. Kami belum menemukan data dampak nyata di tingkat pedagang maupun penyedia sejak 1 Oktober, jadi dampaknya pada tarif, promo, atau layanan lain masih perlu dipantau.

Apa artinya bagi toko dan usaha Anda?

Bagi pemilik toko, kabar baiknya langsung terasa di transaksi kecil, yang jumlahnya biasanya paling banyak. Tetapi manfaatnya baru nyata kalau Anda memeriksanya sendiri.

Pastikan tarif baru sudah berlaku di akun Anda. Tanyakan ke penyedia QRIS yang Anda pakai, apakah bank, dompet digital, atau penyedia kasir. Minta kejelasan batasnya untuk kategori usaha Anda, Rp500.000 untuk mikro atau Rp100.000 untuk lainnya.

Cocokkan laporan mutasi dengan tarif baru. Pilih beberapa transaksi di bawah batas dan lihat apakah potongannya benar-benar nol. Jika masih ada potongan, simpan buktinya dan ajukan pertanyaan ke penyedia.

Perhatikan transaksi yang melewati batas. Pesanan grosir atau pembelian besar tetap kena tarif reguler. Kalau pelanggan sering membayar Rp150.000 atau lebih, pertimbangkan apakah metode lain lebih masuk akal untuk jenis transaksi itu.

Jangan bebankan MDR ke pembeli. Harga di kasir sebaiknya sama untuk semua metode bayar. Ini juga aturan yang disebut Detik.

Siapkan sistem kasir untuk dua ambang. Kalau Anda mengelola aplikasi kasir atau toko daring sendiri, pastikan sistem bisa membedakan transaksi di bawah dan di atas batas, serta kategori usaha yang berbeda. Laporan harian yang menampilkan potongan per rentang nilai akan membantu Anda melihat apakah kebijakan ini benar-benar menurunkan biaya bulanan.

Pikirkan sisi pembeli. Karena pembeli tidak menanggung MDR, perluasan ini tidak mengubah harga di rak. Namun, penjual yang kini lebih nyaman menerima pembayaran kecil lewat QRIS bisa menurunkan syarat minimum belanja yang dulu dipasang untuk menutup biaya potongan. Itu keputusan usaha masing-masing, bukan ketentuan dari Bank Indonesia.

Untuk usaha yang lebih besar, pencatatan penjualan dan pencocokan pembayaran per metode jadi lebih penting. Dengan tarif yang berbeda di tiap rentang nilai, sistem kasir dan laporan keuangan perlu bisa memisahkan transaksi berdasarkan batas itu. Itu wilayah manajemen ritel dan layanan keuangan yang bergantung pada data transaksi yang rapi, dan kerja analitik datanya bisa dibantu lewat analitik data.

Pertanyaan yang sering muncul

Apakah semua transaksi QRIS sekarang gratis untuk penjual?

Tidak. Tarif 0 persen hanya berlaku sampai Rp500.000 untuk usaha mikro dan Rp100.000 untuk kategori lain. Di atas batas itu, tarif reguler tetap berlaku.

Apakah pembeli kena biaya tambahan?

MDR dibebankan ke merchant, bukan ke pembeli, dan menurut Detik merchant tidak boleh meneruskannya ke pelanggan. Biaya lain di luar MDR, misalnya dari aplikasi tertentu, tidak dibahas di sumber yang kami baca.

Sejak kapan aturannya berlaku?

Sejak 1 Oktober 2026, sebagaimana disampaikan Bank Indonesia pada 17 Agustus 2026. Kebijakan ini melanjutkan MDR 0 persen yang sebelumnya sudah berlaku untuk usaha mikro.

Penutup

MDR 0 persen adalah dorongan nyata untuk pembayaran non-tunai skala kecil, tetapi hasilnya bergantung pada kebiasaan di meja kasir: siapa yang memeriksa laporan, siapa yang paham batasnya. Mulailah dengan satu minggu mencocokkan mutasi. Kalau Anda ingin merapikan pencatatan pembayaran digital di toko atau jaringan usaha, kami senang mengobrol tentang opsinya.

Sumber

• Infobank: BI bebaskan tarif MDR QRIS transaksi Rp100 ribu mulai 1 Oktober 2026 (17 Agustus 2026)
• RCTI+: BI gratiskan biaya QRIS buat semua merchant usaha mikro per 1 Oktober 2026 (17 Agustus 2026)
• Katadata: Transaksi QRIS Juli 2026 tumbuh 82,42% YoY, BI-FAST tembus 546 juta (19 Agustus 2026)
• Detik: Apa itu MDR QRIS? Ini aturan biaya admin yang berlaku Oktober 2026 (2 Oktober 2026)