Blog Kesehatan Digital
Pedoman Inklusivitas Kemenkes, Arti bagi Aplikasi Kesehatan
Daftar isi· 7 bagian
Kementerian Kesehatan meluncurkan Pedoman dan Instrumen Inklusivitas bagi Teknologi Digital Kesehatan pada 10 November 2026. Pedoman inklusivitas ini menjadi acuan agar aplikasi kesehatan, dari pendaftaran rumah sakit hingga telemedisin, dapat dipakai penyandang disabilitas, lansia, dan pengguna dengan literasi digital beragam. Rujukannya antara lain standar WHO-ITU dan WCAG 2.2.
Apa yang diluncurkan di Sandbox Kesehatan Summit 2026
Pedoman tersebut diperkenalkan dalam Sandbox Kesehatan Summit 2026 di Jakarta. Menurut ANTARA, peluncuran ini menjadi bagian dari perjalanan tiga tahun Sandbox Kesehatan, program nasional untuk menguji teknologi kesehatan, mendampingi inovator, mengumpulkan bukti, dan menyusun rekomendasi kebijakan.
Pedoman disampaikan oleh Imran Pambudi, Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes. Ia menekankan bahwa kemajuan teknologi perlu diimbangi kemudahan akses. “Inovasi juga harus mampu menjawab kebutuhan pengguna yang sangat beragam, termasuk kelompok rentan,” kata Imran seperti dikutip ANTARA.
Acara yang sama juga membahas pengawasan inovasi kesehatan digital secara lebih luas. Medcom.id melaporkan bahwa Kemenkes memperketat pengawasan mulai dari layanan telemedisin hingga pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI), dengan dukungan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta lewat kemitraan tiga tahun bernama Tangguh Plus Health.
Merakit sebelumnya membahas cara kerja Sandbox Kesehatan sebagai jalur uji inovasi AI medis. Pedoman inklusivitas menambah satu ukuran baru di jalur itu, yaitu seberapa mudah sebuah layanan dipakai oleh orang dengan kebutuhan berbeda.
Siapa yang paling merasakan dampaknya
Kemenkes mendasarkan pedoman ini pada data jumlah pengguna yang selama ini kurang diperhitungkan. Mengutip Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sekitar 16% penduduk dunia atau lebih dari 1,3 miliar orang hidup dengan disabilitas. Di Indonesia, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat lebih dari 22 juta penduduk berusia di atas lima tahun mengalami kesulitan fungsional dengan tingkat yang beragam.
Angka itu belum menghitung lansia. Menurut ANTARA, jumlah lansia diperkirakan mendekati 20% dari total penduduk Indonesia pada 2045. Bagi kelompok ini, ukuran huruf yang kecil, tombol yang sempit, atau formulir yang panjang dapat membuat mereka berhenti memakai aplikasi di tengah jalan.
Pedoman juga menyebut pengguna dengan literasi digital yang beragam, yang membutuhkan bahasa sederhana dan navigasi yang mudah ditebak. Kelompok lain adalah pengguna yang membagikan data kesehatan sensitif, yang membutuhkan pelindungan data kuat dan pengaturan privasi yang transparan.
Penyusunannya melibatkan perwakilan penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, lansia, orang yang hidup dengan HIV, serta pengguna layanan kesehatan jiwa. Regulator, akademisi, dan pakar teknologi juga ikut memberi masukan.
Standar internasional yang menjadi rujukan
Pedoman ini memadukan beberapa standar internasional lalu menyesuaikannya dengan konteks Indonesia. Dalam tulisan opini di KBK News, Imran merinci rujukan tersebut beserta fungsinya.
Rujukan pertama adalah standar global WHO-ITU untuk aksesibilitas layanan telehealth yang terbit pada 2022. Standar ini memuat syarat teknis bagi platform telehealth, misalnya kompatibilitas dengan pembaca layar bagi pengguna dengan gangguan penglihatan serta juru bahasa isyarat jarak jauh bagi pengguna tuli.
Rujukan kedua adalah Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2 dari World Wide Web Consortium (W3C), acuan aksesibilitas situs dan aplikasi yang paling banyak dipakai pengembang. Pedoman juga merujuk ISO/IEC 38500 tentang tata kelola teknologi informasi yang bertanggung jawab dan transparan, serta ISO/IEC 30071-1 tentang cara memasukkan aksesibilitas sejak tahap perancangan dan pengembangan.
Di luar standar tersebut, pedoman mengadopsi prinsip Safety by Design atau keselamatan sejak perancangan, serta pendekatan desain yang berpusat pada manusia. Semua rujukan itu diturunkan menjadi tiga pilar: aksesibilitas, pelindungan dan keamanan digital, serta layanan yang berpusat pada pengguna.
Tiga pilar dalam aplikasi sehari-hari
Kemenkes memberi contoh penerapan yang mudah dibayangkan. Aplikasi pendaftaran rumah sakit yang menyediakan pembaca teks otomatis, ukuran huruf yang dapat diatur, dan kontras warna memadai akan lebih mudah dipakai penyandang disabilitas netra dan lansia. Fitur konsultasi dengan bahasa sederhana dan navigasi intuitif membantu pengguna yang literasi digitalnya beragam.
Untuk pilar keamanan, pedoman menyoroti platform kesehatan jiwa digital. Fitur keamanan, alur persetujuan yang jelas, dan desain yang aman bagi pengguna disebut dapat mengurangi risiko penyalahgunaan dan kebocoran data, terutama bagi remaja dan kelompok rentan.
Ukuran yang lebih teknis tersedia di WCAG 2.2. Standar ini meminta kontras teks normal minimal 4,5:1 dan teks yang dapat diperbesar hingga 200% tanpa kehilangan isi atau fungsi. WCAG 2.2 juga menambahkan sembilan kriteria baru. Menurut ringkasan W3C, di antaranya area sentuh minimal 24×24 piksel CSS, proses masuk yang tidak bergantung pada hafalan atau teka-teki tanpa alat bantu, serta larangan meminta pengguna mengisi ulang data yang sudah diberikan dalam proses yang sama.
Kriteria tersebut relevan untuk alur yang sering dipakai pasien. Formulir pendaftaran poli yang meminta nomor induk kependudukan dua kali, kode masuk yang harus diketik ulang dari pesan singkat tanpa fitur tempel, atau tombol jadwal yang terlalu rapat adalah contoh hambatan yang masih sering ditemui.
Apa artinya bagi rumah sakit dan pengembang aplikasi?
Sumber yang tersedia belum merinci apakah pedoman ini bersifat wajib, bagaimana instrumennya dinilai, atau kapan naskah lengkapnya dibagikan ke publik. Imran menyebut pedoman ini dapat dipakai pengembang aplikasi, perusahaan rintisan kesehatan digital, rumah sakit, dan penyelenggara sistem elektronik kesehatan untuk menilai dan memperbaiki layanannya. Berikut langkah yang dapat dimulai sekarang.
- Audit alur utama. Mulailah dari pendaftaran pasien, proses masuk, jadwal dokter, dan hasil pemeriksaan. Periksa kontras, ukuran huruf, label tombol, dan kecocokan dengan pembaca layar terhadap WCAG 2.2.
- Uji bersama pengguna nyata. Pedoman disusun dengan melibatkan kelompok rentan, dan pengujian aplikasi sebaiknya mengikuti cara yang sama. Ajak penyandang disabilitas netra, pengguna tuli, dan lansia mencoba aplikasi, lalu catat titik tempat mereka berhenti.
- Perbaiki secara bertahap. Utamakan masalah yang menghalangi tugas penting, misalnya pasien tidak dapat menyelesaikan pendaftaran. Perbaikan seperti kontras dan ukuran huruf biasanya dapat dikerjakan tanpa membangun ulang aplikasi.
- Simpan bukti pengujian. Menurut siaran pers Kemenkes, pendaftaran Sandbox Kesehatan periode berikutnya dijadwalkan dibuka pada akhir 2026. Hasil audit dan uji pengguna dapat menjadi bahan dokumen bila Anda berencana mendaftar.
Pilar pelindungan data juga perlu masuk daftar. Aplikasi yang menyimpan riwayat penyakit, hasil laboratorium, atau catatan konseling sebaiknya menjelaskan data apa yang dikumpulkan, untuk apa, dan bagaimana pengguna dapat menarik persetujuannya. Penjelasan itu perlu ditulis dalam bahasa sederhana agar dapat dipahami semua pengguna.
Bagi rumah sakit yang memakai aplikasi dari vendor, pedoman ini dapat menjadi bahan pertanyaan saat pengadaan atau perpanjangan kontrak. Mintalah hasil uji aksesibilitas dan rencana perbaikannya. Tim solusi layanan kesehatan dan pengembangan aplikasi mobile Merakit dapat membantu audit aksesibilitas maupun perbaikan alur aplikasi pasien.
Pertanyaan yang sering muncul
Apakah pedoman inklusivitas ini wajib dipatuhi?
Pemberitaan yang ada belum menyebut status wajibnya. Pedoman diluncurkan sebagai bagian dari Sandbox Kesehatan dan digambarkan sebagai alat praktis untuk menilai serta memperbaiki layanan. Pantau kanal resmi Kemenkes untuk naskah lengkap dan ketentuan penerapannya.
Apa beda WCAG 2.2 dengan standar WHO-ITU?
WCAG 2.2 berlaku untuk situs dan aplikasi secara umum, dari kontras warna sampai proses masuk. Standar WHO-ITU khusus untuk layanan telehealth, termasuk kebutuhan seperti juru bahasa isyarat jarak jauh saat konsultasi video. Pedoman Kemenkes memakai keduanya.
Apakah aplikasi yang sudah berjalan harus dibangun ulang?
Umumnya tidak. Banyak perbaikan aksesibilitas berupa penyesuaian tampilan dan alur, misalnya kontras, ukuran huruf, label untuk pembaca layar, dan formulir yang lebih ringkas. Audit membantu memisahkan perbaikan cepat dari perubahan yang memerlukan perencanaan lebih panjang.
Penutup
Pedoman inklusivitas Kemenkes memberi ukuran yang jelas bagi aplikasi kesehatan, yaitu dapat dipakai oleh pasien dengan kebutuhan yang paling beragam. Rumah sakit dan pengembang yang mulai mengaudit sekarang akan lebih siap ketika ketentuan penerapannya diumumkan. Bila Anda ingin memeriksa aplikasi pasien atau situs layanan kesehatan, tim Merakit siap berdiskusi.
Sumber
- ANTARA: Kemenkes luncurkan pedoman inklusivitas teknologi kesehatan digital (10 November 2026)
- KBK News: Inklusivitas, Fondasi Penting Masa Depan Kesehatan Digital Indonesia (11 November 2026)
- Medcom.id: Kemenkes Perketat Regulasi Kesehatan Digital Lewat Sandbox (10 November 2026)
- Kemenkes: Kemenkes Dorong Inovasi Teknologi Kesehatan yang Tingkatkan Akses dan Mutu Layanan (27 Oktober 2026)
- WHO: WHO-ITU global standard for accessibility of telehealth services (2022)
- W3C: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2
- W3C: What’s New in WCAG 2.2
