Blog Kesehatan Digital
Lima Tahap Sanksi RME SATUSEHAT bagi Rumah Sakit
Daftar isi· 7 bagian
Kementerian Kesehatan mengingatkan bahwa rumah sakit yang belum mengintegrasikan rekam medis elektronik (RME) ke SATUSEHAT dapat dikenai sanksi, mulai dari penurunan akreditasi hingga pembekuan izin. Dasarnya Permenkes Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit, yang menyusun sanksi RME SATUSEHAT dan kewajiban pencatatan lain secara bertahap.
Peringatan itu disampaikan di hadapan rumah sakit umum daerah (RSUD) di Jawa Timur, tetapi aturannya berlaku untuk semua rumah sakit. Bagi direksi, kepala instalasi rekam medis, dan tim TI rumah sakit, yang perlu dipahami sekarang adalah urutan sanksinya, tenggat klaim JKN yang mengikutinya, dan data apa yang akan dipakai untuk menilai kepatuhan.
Peringatan Kemenkes di Surabaya
Menurut CNN Indonesia, peringatan itu disampaikan Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes, dr. Azhar Jaya, dalam Digital Sovereignty Forum 2026 RSUD NEXTGEN di Surabaya pada Jumat, 6 November 2026. Forum tersebut diselenggarakan RSUP Kemenkes Surabaya bersama ARSADA Jawa Timur, asosiasi rumah sakit daerah di provinsi itu.
Azhar menegaskan bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan RME yang terintegrasi dengan SATUSEHAT, platform data kesehatan nasional milik Kemenkes. Menurut VIVA Jatim, kewajiban itu mencakup empat hal: menjaga keamanan dan kerahasiaan data pasien, memvalidasi identitas pasien dengan NIK yang terhubung ke Dukcapil, memakai tanda tangan elektronik tersertifikasi, serta mengirim data rekam medis secara lengkap, akurat, dan tepat waktu.
Rumah sakit yang tidak memenuhinya berpotensi dikenai sanksi administratif. Laporan VIVA menyebut sanksi yang disiapkan berupa rekomendasi penurunan status akreditasi satu tingkat atau rekomendasi pembekuan izin berusaha.
Topik ini pernah kami bahas dari sisi persiapan teknis dalam artikel SATUSEHAT RME dan klaim JKN pada Oktober lalu. Perkembangan barunya ada pada penegakan: Kemenkes kini menyebut sanksi secara terbuka dan merujuk pada peraturan menteri yang sudah berlaku.
Isi Permenkes 6/2026 tentang pencatatan dan sanksi
Permenkes Nomor 6 Tahun 2026 ditetapkan pada 4 Juni 2026 dan diundangkan pada 12 Juni 2026, sekaligus mulai berlaku pada tanggal tersebut. Naskah lengkapnya dapat diunduh dari JDIH Kemenkes.
Dua pasal paling relevan bagi urusan RME. Pasal 36 ayat (1) memuat daftar kewajiban rumah sakit, salah satunya menyelenggarakan rekam medis. Pasal 74 ayat (1) mewajibkan setiap rumah sakit mencatat dan melaporkan semua kegiatan penyelenggaraannya dalam sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional. Ayat berikutnya menyatakan pencatatan itu harus dijaga kerahasiaannya, dan rumah sakit wajib memperbarui datanya di sistem bila ada perubahan.
Naskah peraturan tidak menyebut nama SATUSEHAT secara langsung. Kaitannya datang dari penjelasan Kemenkes di Surabaya, yang menempatkan integrasi RME ke SATUSEHAT sebagai bagian dari kewajiban dalam Permenkes ini.
Lima tahap sanksi administratif
Pelanggaran Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 74 ayat (1) diatur sanksinya dalam Pasal 79. Sanksi dijatuhkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya, dengan urutan sebagai berikut.
- Teguran lisan untuk pelanggaran pertama, paling banyak satu kali, berisi perintah dan jangka waktu perbaikan.
- Teguran tertulis bila pelanggaran berulang atau perintah teguran lisan tidak dijalankan, paling banyak dua kali. Perintahnya dapat berupa perubahan pimpinan rumah sakit.
- Denda administratif bila teguran tertulis tidak dijalankan. Besarannya ditetapkan Menteri dan masuk sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.
- Penyesuaian atau pencabutan status akreditasi bila denda sudah dijatuhkan atau tidak dibayar. Pencabutan berlaku untuk rumah sakit dengan status akreditasi terendah.
- Pencabutan perizinan berusaha bila pelanggaran berlanjut setelah sanksi akreditasi.
Ada dua catatan penting. Rumah sakit yang belum terakreditasi dan terkena sanksi pada tahap akreditasi langsung dikenai pencabutan perizinan berusaha, sesuai Pasal 79 ayat (12). Selain itu, istilah yang dipakai pejabat Kemenkes di Surabaya adalah rekomendasi pembekuan izin, sedangkan naskah Permenkes memakai istilah pencabutan perizinan berusaha. Rumah sakit sebaiknya menunggu petunjuk teknis atau surat resmi untuk memastikan bentuk sanksi yang akan diterapkan.
Sanksi tanpa tahapan dan sumber laporan
Pasal 80 mengatur pengecualian. Bila pelanggaran kewajiban tersebut terbukti menimbulkan dampak berat, antara lain kematian pasien, cacat permanen, kerugian yang berdampak luas bagi pelayanan kesehatan, atau penyimpangan keuangan, sanksi dikenakan tanpa berjenjang.
Pasal 81 menjelaskan dari mana pelanggaran dapat diketahui: pengaduan tertulis, pemberitaan media, dan hasil pemantauan serta evaluasi. Untuk kewajiban pencatatan digital, data yang sudah diterima sistem Kemenkes dapat menjadi bahan pemantauan tersebut. Dengan demikian, kelengkapan data yang dikirim rumah sakit setiap hari ikut menentukan penilaian.
Tenggat klaim JKN dan pemetaan di Jawa Timur
Sanksi administratif berjalan bersamaan dengan perubahan cara klaim JKN. Surat edaran bersama yang ditandatangani pada 30 Juli 2026 oleh sejumlah instansi, termasuk Kemenkes, BPJS Kesehatan, dan BSSN, mengatur klaim JKN berbasis RME yang terintegrasi SATUSEHAT. Menurut VIVA Jatim, dokumen klaim dari RME sudah dapat dipakai mulai klaim bulan pelayanan Agustus 2026, dan mulai bulan pelayanan Juni 2027 seluruh klaim JKN memakai dokumen tersebut sebagai dasar verifikasi.
Pemberitaan lebih awal di Investortrust menyebut kebijakan yang dikenal sebagai “No RME, No Claim” ditargetkan berlaku penuh pada 2027 bila evaluasi nasional menilai rumah sakit sudah siap. Laporan yang sama mencatat sekitar 2.400 rumah sakit telah mengirim data enam layanan RME ke SATUSEHAT hingga Mei 2026.
Gambaran kesiapan rumah sakit daerah
Kemenkes memaparkan pemetaan atas 90 rumah sakit milik pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Jawa Timur, berdasarkan data RS Online per 21 September 2026. Hasilnya, sebagian besar layanan masih berada di strata dasar dan madya, dan baru 21 layanan yang mencapai strata paripurna.
Strata ini berasal dari klasifikasi baru dalam Permenkes yang sama. Pasal 12 menetapkan klasifikasi rumah sakit per kelompok pelayanan, dengan empat tingkat: paripurna, utama, madya, dan dasar. Menurut VIVA Jatim, ada 24 kelompok pelayanan, dan penilaiannya mempertimbangkan kompetensi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta alat kesehatan.
Kemenkes juga menyinggung perubahan lain dalam JKN, yaitu sistem rujukan, Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), dan peralihan tarif INA-CBG ke iDRG. Menurut CNN Indonesia, tarif iDRG dirancang untuk mengelompokkan 57 ribu kasus penyakit yang sebelumnya belum memiliki tarif standar sekaligus menekan risiko kecurangan klaim. Untuk KRIS, data per 1 November 2026 menunjukkan 66,5 persen rumah sakit di Jawa Timur sudah memenuhi 12 kriteria, sementara 2,8 persen belum memenuhi syarat.
Semua perubahan itu bertumpu pada data yang sama. Pengelompokan kasus untuk tarif, verifikasi klaim, dan penilaian kepatuhan membutuhkan diagnosis, tindakan, dan identitas pasien yang tercatat rapi sejak pasien mendaftar.
Apa artinya bagi rumah sakit?
Rumah sakit yang integrasinya belum tuntas masih memiliki ruang untuk bersiap, karena tahap pertama sanksi berupa teguran yang berisi perintah dan jangka waktu perbaikan. Ruang itu sebaiknya dipakai untuk membenahi data, karena tahap berikutnya berdampak langsung pada keuangan dan akreditasi.
Ukur kepatuhan dengan angka sendiri. Bandingkan jumlah kunjungan dan tindakan yang tercatat di SIMRS dengan jumlah data yang benar-benar diterima SATUSEHAT, per layanan dan per hari. Selisihnya menunjukkan unit mana yang tertinggal. Dasbor internal seperti ini dapat dibangun dari data yang sudah ada, dan menjadi ranah layanan analitik data yang biasa dipakai untuk pemantauan operasional.
Tetapkan penanggung jawab untuk setiap perintah teguran. Teguran dalam Permenkes selalu disertai tenggat. Siapkan alur internal: siapa menerima surat, siapa menyusun rencana perbaikan, dan bagaimana kemajuannya dilaporkan ke direksi. Perintah teguran yang tidak dijalankan membuat sanksi naik ke tahap berikutnya.
Rapikan identitas dan tanda tangan sejak pendaftaran. Validasi NIK lewat Dukcapil dan tanda tangan elektronik tersertifikasi adalah syarat yang disebut langsung oleh Kemenkes. Kesalahan di meja pendaftaran akan terbawa ke klaim dan ke penilaian kepatuhan.
Perbarui data profil rumah sakit. Pasal 74 ayat (3) mewajibkan perubahan data rumah sakit dicatat di sistem. Data yang tidak diperbarui, misalnya jumlah tempat tidur atau jenis layanan, membuat gambaran rumah sakit di sistem nasional tidak sesuai kenyataan.
Jaga kerahasiaan data yang dikirim. Kewajiban integrasi selalu disandingkan dengan keamanan data pasien. Atur hak akses per peran dan simpan log akses di setiap sistem yang terhubung ke SATUSEHAT.
Bagi pemerintah daerah, Kemenkes menyatakan RSUD yang belum memenuhi syarat memerlukan dukungan dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota. Dukungan itu dapat berupa anggaran perangkat, pelatihan petugas rekam medis, atau pendampingan vendor SIMRS. Tim yang sedang menyusun peta jalan sistem rumah sakit dapat memulai diskusi lewat solusi layanan kesehatan Merakit.
Pertanyaan yang sering muncul
Apakah Kemenkes sudah menjatuhkan sanksi baru setelah forum di Surabaya?
Pemberitaan pada 7 November 2026 menyebut Kemenkes mengancam akan menjatuhkan sanksi, dan forum tersebut tidak mengumumkan sanksi baru kepada rumah sakit tertentu. Permenkes 6/2026 sendiri sudah berlaku sejak 12 Juni 2026, sehingga dasar hukumnya sudah tersedia.
Apakah rumah sakit swasta juga terkena aturan ini?
Pasal 74 dan Pasal 79 Permenkes 6/2026 memakai frasa “setiap Rumah Sakit”, tanpa membedakan pemiliknya. Peringatan di Surabaya memang ditujukan kepada RSUD, tetapi kewajiban pencatatan dan tahapan sanksinya berlaku umum.
Kapan klaim JKN harus sepenuhnya berbasis RME?
Menurut keterangan Kemenkes yang dikutip VIVA Jatim, mulai klaim bulan pelayanan Juni 2027. Pemberitaan Investortrust pada Juli 2026 menyebut target penerapan penuh pada 2027 setelah evaluasi kesiapan nasional, jadi rumah sakit sebaiknya tetap memantau pengumuman resmi BPJS Kesehatan dan Kemenkes.
Penutup
Peringatan Kemenkes di Surabaya mengubah integrasi RME dari target program menjadi kewajiban yang memiliki konsekuensi akreditasi dan izin. Tahapan sanksinya memberi waktu untuk memperbaiki diri, dan waktu itu paling berguna bila dipakai untuk memastikan data yang dikirim lengkap, akurat, dan dapat dipantau sendiri oleh rumah sakit. Bila tim Anda membutuhkan teman diskusi untuk menata alur data tersebut, Merakit siap membantu.
Sumber
- CNN Indonesia: Kemenkes Ancam Sanksi RSUD yang Lalai Tak Integrasi SATUSEHAT (7 November 2026)
- VIVA Jatim: Kemenkes Wajibkan Rekam Medis Elektronik Terintegrasi SATUSEHAT, RS Bisa Kena Sanksi (7 November 2026)
- JDIH Kemenkes: Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit (diundangkan 12 Juni 2026)
- Investortrust: Cegah Fraud, Mulai Agustus 2026 RS Didorong Terapkan Klaim Elektronik (31 Juli 2026)
