Bansos Digital Mulai Pakai Verifikasi Wajah Penerima

Pemerintah menambahkan verifikasi wajah pada penyaluran bantuan sosial (bansos) lewat portal Perlinsos, dan data penerimanya dibuka agar masyarakat dapat memeriksa serta menyampaikan masukan. Rapat koordinasi rencana peluncuran nasionalnya digelar pada 16 Oktober 2026. Bagi dinas sosial dan pemerintah daerah, bansos digital ini mengubah cara data penerima dikumpulkan dan diverifikasi.

Apa yang dibahas pada 16 Oktober 2026

Menurut detikNews, rapat koordinasi itu berlangsung di kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, dan dipimpin Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan. Hadir Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital, serta Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti. Perlinsos adalah singkatan dari perlindungan sosial.

Menteri Sosial menjelaskan bahwa digitalisasi lewat portal Perlinsos bertujuan meningkatkan akurasi data dan ketepatan sasaran. Caranya melalui keterbukaan data, pembaruan identitas biometrik, dan kerja sama antarinstansi. Ia menyebut perubahan terbesar ada pada keterbukaan: “Dari tertutup menjadi terbuka, itu yang paling istimewa sebenarnya dari proses ini,” kata Saifullah Yusuf. Menurut Disway, keterbukaan itu dijalankan atas perintah Presiden Prabowo Subianto.

Dua perubahan lain disebut dalam laporan yang sama. Seluruh penerima akan didaftarkan ulang dengan verifikasi identitas yang lebih kuat. Pendataan yang sebelumnya bertumpu pada nama dan alamat kini ditambah pengenalan wajah. Laporan tersebut belum memuat tanggal mulai, jumlah penerima, maupun anggaran.

Cara kerja verifikasi wajah dan pemeriksaan kelayakan

Dalam diskusi media pada 18 Mei 2026, seperti dilaporkan Industry.co.id, Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Mira Tayyiba menjelaskan fondasinya. Sistem ini memakai Digital Public Infrastructure (DPI), yaitu lapisan dasar yang menghubungkan identitas digital, pertukaran data antarinstansi, dan pembayaran digital. Verifikasi penerima memakai biometrik wajah yang tersambung ke data Dukcapil.

Setelah identitas cocok, kelayakan diperiksa terhadap data instansi lain. Menurut laporan yang sama, data yang dirujuk mencakup kepemilikan kendaraan, listrik rumah tangga, status aparatur sipil negara, dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam rapat tingkat menteri pada 30 September 2026, Tito Karnavian menyebut data pertanahan dari Kementerian ATR/BPN dan data kendaraan dari Kepolisian juga dipakai, seperti dilaporkan Investortrust.

Warga yang merasa layak tetapi belum terdaftar dapat menyampaikan sanggahan. Warga juga dapat memeriksa atau mengajukan bansos memakai nomor induk kependudukan (NIK) lewat portal resmi pemerintah.

Untuk warga yang kesulitan menggunakan teknologi, pemerintah menyiapkan agen Perlinsos. Mendagri menyebut waktu verifikasi wajah di ponsel sekitar lima sampai tujuh detik, dan agen yang telah dilatih dapat mendampingi warga. Di Bali, contohnya, kader posyandu berperan sebagai agen dengan memanfaatkan struktur banjar. Angka waktu tersebut berasal dari pernyataan pejabat dan belum diuji pihak independen.

Tahap uji coba dan hal yang belum jelas

Uji coba dimulai di Kabupaten Banyuwangi. Menurut Industry.co.id, sejak Juni 2026 cakupannya diperluas ke 42 kabupaten/kota dengan sekitar 36 juta jiwa. Tito Karnavian menyampaikan di acara FEKDIxIFSE, Jakarta, pada 24 September 2026 bahwa targetnya sekitar 200 kabupaten/kota hingga akhir 2026, menurut Nusaperdana yang mengutip detik Finance. Rapat 30 September juga membahas rencana implementasi perluasan Perlinsos untuk 2027.

Status penerapannya masih bertahap. Menurut Nusaperdana, Kementerian Sosial menyatakan penerima aktif saat ini belum wajib memindai wajah, dan tidak ada jadwal resmi pemindaian di luar daerah uji coba. Dalam rapat 16 Oktober, Menteri Sosial menambahkan bahwa sosialisasi harus berjalan sambil sistem diperkuat.

Beberapa pertanyaan penting belum terjawab oleh laporan yang kami baca. Cara penyimpanan, pengamanan, dan penghapusan data wajah belum dirinci. Proses penanganan sanggahan dan lama penyelesaiannya juga belum dijelaskan. Klaim soal akurasi dan transparansi datang dari pejabat pemerintah dan anggota Dewan Ekonomi Nasional, sementara hasil uji coba, tingkat kesalahan, dan evaluasi independen belum dipublikasikan.

Hal ini penting karena Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menggolongkan data biometrik sebagai data pribadi yang bersifat spesifik (Pasal 4). Data jenis ini menuntut perlakuan yang lebih ketat daripada nama atau alamat.

Menurut Industry.co.id, pemerintah juga mengingatkan adanya penipuan yang memakai dalih “bansos digital”. Layanan resmi memakai domain go.id dan tidak meminta data pribadi lewat tautan tidak resmi. Menurut Nusaperdana, pengajuan bansos tidak dipungut biaya, sehingga warga tidak perlu membayar pihak yang menawarkan bantuan mendaftar.

Apa artinya bagi dinas sosial dan pemerintah daerah?

Daerah yang masuk tahap perluasan dapat mulai menyiapkan diri dari beberapa hal praktis berikut.

Rapikan data induk penerima. Pendataan lama bertumpu pada nama dan alamat, sedangkan verifikasi baru bergantung pada kecocokan NIK dan data kependudukan. Penulisan nama, kode wilayah, dan NIK yang tidak seragam adalah sumber ketidakcocokan yang paling mudah dicegah. Inventaris data dan kamus data sederhana adalah titik mulai yang murah. Pembahasan lebih jauh ada di artikel kami tentang UU Satu Data Indonesia.

Siapkan pendamping. Lansia, penyandang disabilitas, dan warga di wilayah dengan sinyal lemah memerlukan bantuan untuk pemindaian. Agen Perlinsos perlu dilatih mengoperasikan aplikasi sekaligus menjelaskan hak warga untuk menyanggah.

Tetapkan kebijakan data wajah. Catat siapa yang boleh mengakses hasil pindai, berapa lama disimpan, dan di mana penyimpanannya. Jejak akses yang tercatat sejak awal memudahkan audit dan pemenuhan UU PDP. Pendekatan ini sejalan dengan layanan keamanan siber untuk sistem pemerintah.

Uji di satu wilayah lebih dulu. Sebelum perluasan, daerah dapat mencoba alur pemindaian di satu kecamatan dan mencatat berapa pemindaian yang gagal, apa penyebabnya, dan berapa lama satu warga dilayani. Catatan seperti ini memberi dasar yang jelas untuk menambah agen atau memperbaiki perangkat, karena angka kesalahan dari uji coba nasional belum dipublikasikan.

Sediakan jalur sanggah yang jelas. Warga perlu tahu ke mana mengadu, berapa lama prosesnya, dan bagaimana hasilnya diberitahukan. Pemantauan jumlah sanggahan per kecamatan juga dapat menunjukkan wilayah yang datanya paling bermasalah, dan analitik semacam ini termasuk cakupan analitik data.

Untuk gambaran lebih luas tentang layanan publik berbasis data, lihat halaman solusi pemerintahan digital.

Pertanyaan yang sering muncul

Apakah penerima bansos wajib memindai wajah sekarang?

Menurut laporan Nusaperdana yang mengutip pernyataan Kementerian Sosial, penerima aktif belum wajib memindai wajah, dan belum ada jadwal resmi di luar daerah uji coba. Rencana pendaftaran ulang seluruh penerima disebut dalam rapat 16 Oktober 2026, tetapi tanggal pelaksanaannya belum diumumkan.

Bagaimana jika layak menerima tetapi belum terdaftar?

Menurut Industry.co.id, tersedia mekanisme sanggah bagi warga yang merasa layak tetapi belum terdaftar. Nusaperdana juga melaporkan bahwa usulan dapat disampaikan lewat desa atau kelurahan untuk masuk daftar penerima (DTKS). Prosesnya gratis.

Apakah data wajah penerima aman?

Laporan yang tersedia belum menjelaskan rincian penyimpanan dan pengamanan data wajah. Data biometrik termasuk data pribadi spesifik menurut UU PDP, sehingga pengelola wajib memenuhi ketentuan pelindungannya. Rincian teknisnya sebaiknya Anda pastikan lewat penjelasan resmi Kementerian Sosial, Kemendagri, dan Komdigi.

Data yang tepat dimulai dari data yang rapi

Verifikasi wajah dan keterbukaan data dapat membuat bansos lebih tepat sasaran, dengan syarat data dasarnya rapi, pendampingnya tersedia, dan perlindungan data biometriknya jelas. Daerah yang menyiapkan hal-hal itu lebih awal akan lebih siap ketika perluasan tiba.

Jika dinas atau organisasi Anda ingin berdiskusi tentang pemetaan data, pengamanan, atau integrasi sistem layanan publik, tim kami senang mengobrol lewat halaman kontak, tanpa kewajiban apa pun.

Sumber

• Mensos Gus Ipul Tegaskan Digitalisasi Bansos Tingkatkan Akurasi Data, detikNews, 16 Oktober 2026
• Gus Ipul Tegaskan Digitalisasi Bansos Pakai Face Recognition, Disway, 17 Oktober 2026
• Gunakan Pindai Wajah dan Data Dukcapil, Mendagri Dorong Perluasan Agen Perlinsos, Investortrust, 30 September 2026
• Pemerintah Uji Scan Wajah Penerima Bansos, Diperluas ke 200 Daerah 2026, Nusaperdana, 25 September 2026
• Sistem DPI dan Biometrik Wajah, Cara Baru Pemerintah Benahi Penyaluran Bansos, Industry.co.id, 20 Mei 2026
• Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Wikisource