Blog Pusat Data

Pusat Data Asia Tenggara Diperketat, Arti bagi Indonesia

Ditulis oleh Alfina Putri

7 menit baca

Pusat Data Asia Tenggara Diperketat, Arti bagi Indonesia
Daftar isi· 7 bagian
  1. 1Thailand menahan 166 proyek sambil menyusun aturan
  2. 2Johor menyaring proyek, Google menambah investasi di Malaysia
  3. 3Posisi Jakarta di peta kapasitas kawasan
  4. 4Apa artinya bagi organisasi pengguna cloud?
  5. 5Pertanyaan yang sering muncul
  6. 6Penutup
  7. 7Sumber

Pembangunan pusat data Asia Tenggara memasuki fase seleksi. Thailand menahan 166 proyek sambil menyusun standar air, listrik, dan keselamatan, Johor hanya menerima fasilitas Tier 3 dan Tier 4, sementara Google tetap menyiapkan US$15 miliar untuk Malaysia. Jakarta, dengan 395 MW kapasitas dalam pembangunan, ikut berada di tengah persaingan itu.

Thailand menahan 166 proyek sambil menyusun aturan

Menurut The Nation, komite kebijakan pusat data nasional Thailand memutuskan pada 4 September 2026 untuk menghentikan sementara pembangunan sekitar 49 proyek yang sedang berjalan dan menahan keputusan atas lebih dari 117 permohonan. Totalnya 166 proyek. Data yang dihimpun Dewan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional (NESDC) dari 16 lembaga mencatat 35 pusat data sudah beroperasi.

Pemerintah Thailand menyatakan langkah itu tidak dimaksudkan untuk menolak investasi asing. Alasannya, informasi tentang kebutuhan air dan listrik setiap proyek tersebar di banyak instansi dan dinilai belum cukup untuk pengawasan. Komite lalu membentuk empat subkomite (ekonomi, infrastruktur, lokasi dan bangunan, serta lingkungan) dan meminta tarif air dan listrik untuk pusat data disusun sesuai biaya sebenarnya.

Fakta jeda pusat data Thailand: 49 proyek dalam pembangunan diminta berhenti dan 117 permohonan ditahan

Rancangan aturannya kini mulai terlihat. The Nation melaporkan pada 25 Oktober 2026 bahwa dewan pusat data akan membahas rancangan peraturan menteri pada 27 November 2026. Isinya antara lain kewajiban memakai ulang paling sedikit 80% air buangan menara pendingin setiap bulan, meteran dan laporan bulanan tentang neraca air, serta definisi pusat data sebagai bangunan yang memakai listrik paling sedikit 0,5 MW. Aturan itu berlaku 180 hari setelah diundangkan, dan pusat data yang sudah beroperasi mendapat waktu satu tahun untuk menyesuaikan diri.

Soal kapan pintu dibuka lagi, Sekretaris Jenderal NESDC Danucha Pichayanan mengatakan permohonan baru diperkirakan dibuka awal 2027 setelah kriteria dibawa ke kabinet, seperti dilaporkan Reuters dan dimuat The Star. Pada 6 November 2026, Perdana Menteri Anutin Charnvirakul bertemu Ruth Porat, presiden dan kepala investasi Alphabet dan Google. Menurut The Nation, Google menyampaikan pandangannya tentang rencana aturan air dan listrik, sedangkan pemerintah menawarkan layanan perizinan satu pintu yang memakai AI di setiap tahap.

Johor menyaring proyek, Google menambah investasi di Malaysia

Malaysia memilih jalan yang berbeda. Negara bagian Johor, yang berbatasan dengan Singapura, sejak November 2025 berhenti menyetujui pusat data Tier 1 dan Tier 2, seperti dilaporkan W.Media. Tier adalah tingkat keandalan fasilitas. Tier 3 dan Tier 4 memiliki jalur listrik dan pendinginan cadangan sehingga perawatan dapat dilakukan tanpa mematikan server.

Pemerintah Johor menilai fasilitas Tier 1 dan Tier 2 boros air. Permohonan baru kini ditinjau komite koordinasi khusus dengan menimbang pemakaian air dan listrik, dampak lingkungan, efisiensi pemakaian air dan daya, ketersediaan serat optik, serta teknik pendinginan hemat air. Pusat data juga wajib memakai air daur ulang dan hanya boleh berdiri di kawasan industri yang ditetapkan.

Seleksi itu tidak menghentikan investasi besar. Pada 4 November 2026, Google mengumumkan rencana investasi sekitar US$15 miliar di Malaysia sepanjang 2027 dan 2028. Menurut The Next Web, dana itu dipakai untuk memperluas kampus Elmina di Selangor serta membangun kampus baru di Selangor dan Negeri Sembilan. Google juga menyatakan akan menambah lebih dari 1 GW kapasitas listrik bersih dan mendanai waduk serta instalasi pengolahan air senilai US$160 juta di Negeri Sembilan yang ditargetkan memasok 65 juta liter air minum per hari. Klaim dampak ekonominya, termasuk lebih dari 37.000 lapangan kerja per tahun selama konstruksi, berasal dari Google dan belum diuji pihak independen.

Polanya sama di kedua negara. Investor besar tetap datang, tetapi syaratnya kini melekat pada sumber air, pasokan listrik, dan manfaat bagi warga setempat.

Posisi Jakarta di peta kapasitas kawasan

Laporan Cushman & Wakefield untuk semester pertama 2026 mencatat rencana pembangunan pusat data Asia Pasifik mencapai rekor 26,5 GW. Sebanyak 4,8 GW sedang dibangun dan sekitar separuhnya berada di Asia Tenggara, dipimpin Malaysia (1.039 MW) dan Thailand (859 MW).

Jakarta tercatat memiliki rencana kapasitas 1.699 MW, naik 56%, dengan 395 MW dalam pembangunan, naik 112%. Sebagai pembanding, Johor membangun 602 MW dan Bangkok 859 MW. “AI and cloud investment across Asia Pacific has entered a phase of rapid, power-constrained execution,” kata Andrew Green, Kepala Data Centre Group Asia Pasifik Cushman & Wakefield. Artinya, pembangunan berjalan cepat, tetapi kecepatannya ditentukan oleh ketersediaan listrik.

Grafik kapasitas pusat data dalam pembangunan semester I 2026: Bangkok 859 MW, Johor 602 MW, Jakarta 395 MW

Ketika Thailand menahan izin dan Johor menyaring proyek, sebagian investor dapat melirik pasar lain, termasuk Jakarta dan Batam. Namun pertanyaan yang sama sudah muncul di dalam negeri. Dalam acara CNBC Indonesia Coffee Morning pada 3 November 2026, Sekretaris Jenderal Komdigi Ismail mempertanyakan seberapa besar kapasitas pusat data yang benar-benar dipakai untuk kebutuhan Indonesia, dan mengingatkan agar listrik serta air dalam negeri tidak habis untuk melayani negara lain, seperti dilaporkan CNBC Indonesia.

Persoalan air juga sudah nyata di Batam. Di kawasan industri Kabil kini dibangun fasilitas pengolahan air laut untuk memasok pusat data, seperti kami bahas dalam artikel SWRO Kabil untuk pusat data Batam. Bulan lalu, proyek pusat data AI di Jatiluhur juga dihentikan sementara karena izin belum lengkap. Kedua peristiwa itu menunjukkan bahwa izin lingkungan dan pasokan sumber daya menjadi penentu jadwal, sama seperti di Thailand dan Johor.

Apa artinya bagi organisasi pengguna cloud?

Bagi bank, rumah sakit, toko daring, atau dinas yang menyewa ruang server (kolokasi) maupun layanan cloud di Jakarta, perubahan aturan di negara tetangga berpengaruh tidak langsung pada ketersediaan kapasitas dan harga. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan sekarang.

  • Tanyakan sumber listrik dan air pusat data. Minta penyedia menjelaskan pasokan daya, rencana cadangan, dan metrik efisiensi seperti PUE (perbandingan total listrik fasilitas dengan listrik untuk perangkat TI). Johor sudah menjadikan efisiensi air dan daya sebagai syarat izin, dan pasar lain dapat menyusul.
  • Pesan kapasitas lebih awal. Jika aplikasi Anda membutuhkan tambahan rak atau server dalam 12 sampai 24 bulan ke depan, bicarakan dengan penyedia sejak sekarang dan pastikan jadwal penyerahan tertulis di kontrak.
  • Jangan bergantung pada satu lokasi. Rancang sistem agar dapat berpindah ke zona atau lokasi lain, dan uji pemulihan dari cadangan secara berkala. Penundaan proyek di satu kota tidak boleh menghentikan layanan Anda.
  • Kurangi beban yang tidak perlu. Mesin virtual yang menganggur, data duplikat, dan cadangan tanpa masa simpan menambah tagihan sekaligus menambah kebutuhan daya. Merapikannya lebih murah daripada menyewa kapasitas baru.

Panduan lakukan dan hindari saat memilih pusat data dan layanan cloud

Tim layanan komputasi awan Merakit dapat membantu memetakan beban kerja, membandingkan opsi kolokasi dan cloud, serta menyusun rencana pemulihan yang tidak bergantung pada satu lokasi.

Pertanyaan yang sering muncul

Apakah Thailand menutup diri dari investasi pusat data?

Tidak. Pemerintah Thailand menyatakan kebijakan itu tidak dimaksudkan untuk menolak investasi asing. Proyek ditahan sampai standar minimum lingkungan dan sosial jelas, dan permohonan baru diperkirakan dibuka lagi pada awal 2027.

Apa beda pusat data Tier 3 dan Tier 1?

Tier menggambarkan tingkat keandalan. Tier 1 dan Tier 2 memiliki sedikit atau tanpa jalur cadangan sehingga perawatan sering membutuhkan pemadaman. Tier 3 dan Tier 4 memiliki jalur listrik dan pendinginan cadangan, sehingga layanan tetap berjalan saat satu jalur diperbaiki.

Apakah harga cloud di Indonesia akan naik?

Belum ada pengumuman resmi tentang kenaikan harga dari penyedia cloud di Indonesia. Yang sudah terlihat adalah syarat listrik dan air yang makin ketat di kawasan. Organisasi sebaiknya memantau kontrak, memesan kapasitas lebih awal, dan mengefisienkan beban kerja.

Penutup

Ledakan pusat data di Asia Tenggara belum berhenti, tetapi aturannya makin rinci. Thailand menyusun standar air dan keselamatan, Johor hanya menerima fasilitas yang lebih andal dan hemat air, dan Malaysia tetap menarik investasi besar dengan syarat tambahan. Bagi Indonesia, pertanyaannya bergeser dari berapa megawatt yang dibangun ke siapa yang memakainya dan berapa sumber daya yang dihabiskan. Jika organisasi Anda sedang menimbang lokasi server atau strategi cloud untuk dua tahun ke depan, tim Merakit siap berdiskusi.

Sumber

Ringkasan dalam satu gambar

Simpan atau bagikan ke tim Anda.

Unduh
Infografis ringkasan: Pusat Data Asia Tenggara Diperketat, Arti bagi Indonesia

Topik

  • Pusat Data
  • Komputasi Awan
  • Asia Tenggara
  • Kebijakan Infrastruktur
  • Energi dan Air

Bagikan artikel ini

Diskusi dengan Tim Merakit

Punya tantangan serupa di organisasi Anda?

Ceritakan kebutuhan Anda. Tim kami bantu memetakan langkah dan solusi yang paling masuk akal, tanpa jargon.