Blog Ekonomi Digital
ASEAN DEFA Diteken, Arti Perdagangan Digital bagi UMKM
Daftar isi· 7 bagian
Negara-negara ASEAN menandatangani ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) pada Sabtu, 14 November 2026, di Manila, Filipina. Perjanjian ini mengatur perdagangan digital, pembayaran elektronik, identitas digital, dan perlindungan data di kawasan. DEFA belum berlaku dan diperkirakan efektif pada 2027 setelah diratifikasi tiap negara.
Apa yang diteken di Manila
Penandatanganan berlangsung dalam rangkaian Pertemuan Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN ke-28, yang digelar bersamaan dengan KTT ASEAN ke-49. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn hadir dalam acara tersebut, menurut Sekretariat ASEAN. Indonesia diwakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama perwakilan sepuluh negara anggota lain, seperti dilaporkan Kompas TV.
Sehari kemudian, pada pembukaan KTT tanggal 15 November, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menyerahkan dokumen perjanjian secara simbolis kepada Sekjen ASEAN. Filipina adalah ketua ASEAN tahun ini. The Manila Times menyebut DEFA sebagai perjanjian ekonomi digital pertama di dunia yang mencakup satu kawasan.
Bagi Indonesia, perjanjian ini punya sejarah tersendiri. Perundingan DEFA diprakarsai saat Indonesia memegang keketuaan ASEAN pada 2023, menurut ANTARA. Thailand kemudian memimpin komite perundingannya hingga rampung pada 2026, seperti dicatat The Nation.
DEFA akan menggantikan Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (ASEAN Agreement on Electronic Commerce). Persetujuan lama itu diteken di Hanoi pada 22 Januari 2019 dan disahkan Indonesia lewat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2021. Karena itu, ratifikasi DEFA di Indonesia juga perlu memperhitungkan nasib undang-undang tersebut.

Isi perjanjian dari pembayaran hingga identitas digital
Teks lengkap DEFA belum kami temukan di kanal publik, sehingga rincian pasalnya belum dapat diperiksa. Gambaran isinya datang dari pernyataan para menteri dan liputan media di negara anggota. Menurut The Nation, cakupannya meliputi kecerdasan artifisial, inovasi data, kerja sama kabel bawah laut, perlakuan tanpa diskriminasi bagi produk digital, kotak pasir regulasi (regulatory sandbox) untuk perusahaan rintisan dan UMKM, perdagangan tanpa kertas, pembayaran elektronik, verifikasi identitas digital, pelindungan data pribadi, perlindungan konsumen daring, serta kerja sama keamanan siber, termasuk penanganan penipuan daring.
Daftar itu dapat dikelompokkan menjadi empat urusan yang dekat dengan kegiatan usaha sehari-hari:
- Dokumen dan tanda tangan elektronik. Pemerintah menyebut DEFA mendorong digitalisasi dokumen perdagangan, penyederhanaan prosedur kepabeanan, dan penguatan konektivitas ASEAN Single Window. Pengakuan dokumen dan tanda tangan elektronik antarnegara diharapkan menekan biaya transaksi ekspor dan impor, menurut ANTARA.
- Pembayaran lintas negara. Interoperabilitas sistem pembayaran, yaitu kemampuan sistem pembayaran satu negara tersambung dengan negara lain, menjadi salah satu fokus. Pemerintah berharap DEFA mendukung perluasan pemakaian QRIS di kawasan ASEAN.
- Data dan identitas. Perjanjian ini membuka arus data lintas negara yang tepercaya sambil melindungi data pribadi, serta mencakup verifikasi identitas digital.
- Keamanan transaksi. Perlindungan konsumen daring dan kerja sama melawan penipuan daring masuk dalam cakupan perjanjian.
Para penyusunnya memasang target besar. Studi Boston Consulting Group yang dirujuk pemerintah memperkirakan implementasi penuh DEFA dapat menaikkan nilai ekonomi digital ASEAN dari sekitar 1 triliun dolar AS menjadi 2 triliun dolar AS pada 2030. Angka ini adalah proyeksi, belum hasil yang terukur. “ASEAN DEFA diharapkan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru (new engine of growth) bagi Indonesia,” kata Airlangga dalam keterangannya, seperti dikutip ANTARA.

Proyeksi itu perlu dibaca bersama catatan dari para penandatangan sendiri. Wakil Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong mengingatkan bahwa kesiapan ekonomi digital tiap negara anggota berbeda-beda, dan perbedaan itu harus diperhitungkan saat perjanjian dijalankan di seluruh kawasan, menurut Kompas TV. Laporan e-Conomy SEA 2026 juga menempatkan DEFA sebagai salah satu syarat agar proyeksi pertumbuhan pemakaian AI di kawasan tercapai.
Jalan menuju berlaku hingga 2027
Tanda tangan para menteri belum mengubah aturan di lapangan. Setiap negara masih perlu meratifikasi perjanjian sesuai prosedur hukumnya. Sumber resmi dan media memberi perkiraan waktu yang sedikit berbeda:
- Sekretariat ASEAN menyebut DEFA diperkirakan mulai berlaku pada awal 2027.
- ANTARA, dalam laporan sebelum penandatanganan, menulis DEFA berlaku 180 hari setelah penandatanganan oleh negara anggota terakhir.
- Thailand, menurut The Nation, akan mempercepat ratifikasi domestik dan menargetkan DEFA berlaku pada pertengahan 2027.
Di Indonesia, pemerintah akan membentuk panitia antarkementerian untuk mengkaji instrumen hukum yang diperlukan. Menurut ANTARA, prioritas pemerintah setelah penandatanganan adalah percepatan ratifikasi, penyiapan regulasi domestik, dan penguatan koordinasi antarlembaga, termasuk mengidentifikasi aturan yang perlu disesuaikan. Sampai artikel ini ditulis, jadwal ratifikasi di Indonesia belum diumumkan.
Masa tunggu ini memberi waktu bagi pelaku usaha. Aturan turunan, misalnya tentang pengakuan tanda tangan elektronik dari negara lain atau standar pelindungan konsumen lintas negara, kemungkinan baru terlihat setelah proses ratifikasi berjalan.
Apa artinya bagi UMKM dan pelaku ritel?
Bagi toko daring, produsen kerajinan, eksportir kecil, dan merek lokal yang sudah atau ingin menjual ke negara tetangga, DEFA belum mengubah apa pun hari ini. Arah perjanjiannya cukup jelas untuk mulai bersiap, karena yang diatur adalah hal yang selama ini menjadi hambatan berjualan lintas negara: dokumen, pembayaran, data pelanggan, dan kepercayaan pembeli.
Beberapa langkah berikut dapat dimulai tanpa menunggu aturan turunan:
- Rapikan dokumen transaksi dalam format digital. Faktur, daftar kemasan, dan kontrak sebaiknya sudah dibuat dan disimpan secara elektronik, lengkap dengan tanda tangan elektronik yang sah. Bila pengakuan dokumen elektronik antarnegara berjalan, usaha yang dokumennya sudah digital akan lebih cepat memanfaatkannya.
- Siapkan pembayaran lintas negara. QRIS antarnegara sudah tersambung dengan Malaysia, Thailand, Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok per Agustus 2026, menurut Bank Indonesia. Toko yang melayani wisatawan atau pembeli dari negara tersebut dapat memeriksa apakah penyedia pembayarannya sudah mendukung layanan ini.
- Tata data pelanggan sesuai UU PDP. DEFA menekankan arus data yang tepercaya. Di dalam negeri, acuannya adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Catat data apa yang dikumpulkan, di mana disimpan, dan siapa yang dapat mengaksesnya.
- Bangun kepercayaan pembeli asing. Halaman produk berbahasa Inggris, kebijakan pengembalian yang jelas, dan kanal pengaduan yang mudah ditemukan akan makin penting ketika perlindungan konsumen daring diatur bersama.

Langkah-langkah itu bergantung pada sistem yang mendukung. Toko yang masih mencatat pesanan secara manual akan kesulitan menyajikan faktur elektronik, stok, dan riwayat transaksi dalam bentuk yang dapat diperiksa. Solusi manajemen ritel yang menghubungkan kasir, stok, dan penjualan daring membantu menyiapkan data tersebut. Toko yang ingin menjangkau pembeli di negara tetangga juga memerlukan situs atau katalog daring dua bahasa yang cepat diakses dan aman, yang dapat dibangun lewat pengembangan aplikasi web.
Keamanan juga perlu diperhatikan sejak awal. Masuknya penipuan daring ke dalam cakupan DEFA menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN melihat penipuan lintas negara sebagai masalah bersama. Bagi toko daring, langkah dasarnya adalah mengaktifkan verifikasi dua langkah pada akun pembayaran dan marketplace, membatasi akses pegawai ke data pelanggan, dan mewaspadai pesan yang mengatasnamakan pembeli atau kurir dari luar negeri.
Pertanyaan yang sering muncul
Apakah ASEAN DEFA sudah berlaku?
Belum. DEFA diteken pada 14 November 2026 dan masih harus diratifikasi setiap negara anggota. Sekretariat ASEAN memperkirakan perjanjian ini mulai berlaku pada awal 2027, sementara Thailand menargetkan pertengahan 2027.
Apakah UMKM harus mendaftar atau mengurus izin baru karena DEFA?
Sumber yang kami baca tidak menyebut kewajiban pendaftaran atau izin baru bagi UMKM. DEFA adalah perjanjian antarnegara, sehingga ketentuan yang langsung mengikat pelaku usaha akan datang lewat regulasi domestik yang disiapkan setelah ratifikasi.
Apa bedanya DEFA dengan perjanjian e-commerce ASEAN 2019?
Perjanjian 2019 berfokus pada perdagangan melalui sistem elektronik. Menurut liputan The Nation dan The Manila Times, DEFA mencakup bidang yang lebih luas, termasuk identitas digital, kecerdasan artifisial, kotak pasir regulasi untuk UMKM, kabel bawah laut, dan kerja sama melawan penipuan daring. Setelah berlaku, DEFA akan menggantikan perjanjian 2019 tersebut.
Penutup
ASEAN DEFA memberi kawasan satu kerangka untuk perdagangan digital, pembayaran, data, dan identitas digital. Manfaatnya bagi UMKM baru terasa setelah ratifikasi dan aturan turunan terbit, kemungkinan pada 2027. Usaha yang sejak sekarang merapikan dokumen digital, pembayaran, dan data pelanggan akan lebih siap ketika aturan itu berlaku.
Tim Merakit Indonesia membantu pelaku ritel dan UMKM membangun sistem penjualan dan situs yang siap melayani pembeli lintas negara. Hubungi kami bila usaha Anda ingin mulai bersiap.
Sumber
- Secretary-General of ASEAN attends the Signing Ceremony of the ASEAN Digital Economic Framework Agreement (DEFA), Sekretariat ASEAN, 14 November 2026
- Indonesia siap tandatangani ASEAN DEFA pada 14 November 2026, ANTARA, 13 November 2026
- Indonesia bidik pasar digital ASEAN untuk perluas peluang UMKM, ANTARA, 15 November 2026
- ASEAN Tandatangani Perjanjian Ekonomi Digital DEFA, Pertama di Dunia yang Mengikat Secara Hukum, Kompas TV, 15 November 2026
- Thailand plays key role in ASEAN DEFA signing to advance digital trade, The Nation, 15 November 2026
- Asean ministers sign landmark digital economy pact, The Manila Times, 16 November 2026
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2021, JDIH BPK
- Jelajahi Indonesia Makin Mudah dengan QRIS Antarnegara dan Indonesia Travel Pack, Bank Indonesia, 26 September 2026