Blog Layanan Publik Digital

Majadigi Jatim Satukan 260 Layanan Publik dalam Satu Portal

Ditulis oleh Alfina Putri

7 menit baca

Majadigi Jatim Satukan 260 Layanan Publik dalam Satu Portal
Daftar isi· 7 bagian
  1. 1260 layanan dari satu pintu masuk
  2. 2Cara kerja Majadigi sebagai portal penghubung
  3. 3Perjalanan dari tiga daerah percontohan
  4. 4Apa artinya bagi pemerintah daerah?
  5. 5Pertanyaan yang sering muncul
  6. 6Penutup
  7. 7Sumber

Majadigi, portal layanan publik milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kini memuat 260 layanan per 16 November 2026. Warga dapat memeriksa pajak kendaraan, mencari lowongan kerja, hingga melihat ketersediaan kamar rawat inap dari satu pintu masuk. Majadigi menghubungkan aplikasi milik dinas yang sudah ada tanpa menggantikannya.

260 layanan dari satu pintu masuk

Angka 260 layanan disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Timur dan diberitakan ANTARA Jatim, IDN Times Jatim, dan TIMES Indonesia pada 18 November 2026. Dalam sebulan terakhir, tepatnya 18 Oktober hingga 16 November 2026, ada 18 layanan baru yang ditambahkan.

Nama Majadigi berasal dari Majapahit Digital. Portal ini dapat diakses di majadigi.jatimprov.go.id. Layanan yang tersedia mencakup kebutuhan yang sering dicari warga dalam keseharian:

  • informasi pajak kendaraan bermotor;
  • informasi lowongan kerja dan pendaftaran pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK);
  • layanan kesehatan, termasuk pemeriksaan ketersediaan kamar rawat inap di sejumlah rumah sakit pemerintah;
  • layanan pendidikan;
  • informasi rute dan tarif bus Trans Jatim.

Gugi A. Wicaksono, Kepala Bidang Aplikasi Informatika Diskominfo Jatim, menyebut Majadigi dibangun untuk memperkuat digitalisasi pelayanan publik. Menurut Duta.co, tujuannya agar warga tidak perlu berpindah-pindah platform untuk mengurus administrasi.

Pemberitaan tersebut belum menyebutkan jumlah pengguna Majadigi. Daftar lengkap 260 layanan dan pembagiannya per instansi juga belum dirinci.

Cara kerja Majadigi sebagai portal penghubung

Banyak pemerintah daerah memiliki puluhan aplikasi yang dibangun terpisah oleh tiap organisasi perangkat daerah (OPD). Akibatnya, warga harus mengunduh beberapa aplikasi, membuat beberapa akun, dan menghafal beberapa kata sandi. Majadigi mencoba merapikan pengalaman itu dari sisi warga tanpa membongkar sistem di belakangnya.

I Wayan Rudy Artha, Kepala Tim Kerja Aplikasi Bidang Aplikasi Informatika Diskominfo Jatim, menegaskan hal tersebut. “Jadi Majadigi ini tidak untuk menggantikan aplikasi lain yang sudah dimiliki oleh OPD-OPD,” kata Rudy seperti dikutip TIMES Indonesia. Setiap layanan tetap dikelola sistem instansi masing-masing, sementara Majadigi berfungsi sebagai pintu masuk.

Satu akun lewat single sign-on

Majadigi memakai single sign-on (SSO), yaitu mekanisme masuk satu kali untuk banyak aplikasi. Setelah masuk ke Majadigi, pengguna dapat membuka sejumlah layanan yang sudah terhubung tanpa memasukkan akun dan kata sandi berulang kali.

SSO baru berlaku untuk layanan yang sudah terhubung. Layanan lain mungkin masih membuka aplikasi atau situs instansi dengan akun tersendiri. Bagi warga, perbedaan ini terasa pada jumlah langkah. Bagi pengelola, SSO berarti setiap aplikasi OPD harus mau menerima identitas pengguna dari satu sumber yang sama.

Maja.ai mengarahkan ke layanan yang tepat

Dengan ratusan layanan, warga bisa kesulitan menemukan menu yang dicari. Majadigi menyediakan Maja.ai, chatbot berbasis kecerdasan buatan yang mengarahkan pengguna ke layanan yang sesuai dengan kebutuhan yang mereka ketik.

Peran ini lebih sempit daripada asisten AI yang menjawab segala hal. Maja.ai bekerja seperti petugas informasi di loket depan kantor pelayanan, yang mendengar keperluan warga lalu menunjukkan loket yang benar. Untuk tugas semacam itu, kualitas katalog layanan sama pentingnya dengan kualitas model AI-nya.

Empat langkah warga memakai Majadigi: ketik kebutuhan di Maja.ai, masuk sekali lewat SSO, diarahkan ke layanan OPD, lalu diproses sistem instansi

Pendekatan ini mirip dengan langkah pemerintah pusat yang menghubungkan aplikasi antarinstansi tanpa menyatukannya, seperti yang kami bahas dalam artikel tentang penataan aplikasi pemerintah lewat SPLP. Bedanya, Majadigi bekerja di tingkat provinsi dan menghadap langsung ke warga.

Perjalanan dari tiga daerah percontohan

Majadigi sudah dikembangkan selama beberapa tahun. Menurut Suara Surabaya, portal ini diluncurkan pada Oktober 2024, sementara programnya sudah dimulai sejak 2021 dan tercantum dalam RPJMD Jawa Timur 2019–2024.

Pada November 2024, ANTARA Jatim melaporkan tiga daerah yang layanannya sudah terintegrasi, yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Tuban. Pengembangan Majadigi mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.3.2/92/SJ. Saat itu, Diskominfo Jatim juga menyebut rencana menghubungkan Majadigi dengan portal layanan nasional yang dikembangkan GovTech Indonesia, INA Digital.

Linimasa Majadigi: diluncurkan Oktober 2024, tiga daerah terintegrasi November 2024, 18 layanan baru dalam sebulan, dan 260 layanan per 16 November 2026

Jawa Timur memiliki 38 kabupaten dan kota. Menghubungkan layanan sebanyak itu ke satu portal membutuhkan kesepakatan teknis yang sama, mulai dari format data, cara bertukar identitas pengguna, hingga siapa yang bertanggung jawab ketika satu layanan bermasalah. Integrasi identitas warga juga akan bersinggungan dengan layanan identitas nasional, seperti Identitas Kependudukan Digital (IKD) dari Dukcapil.

Pendampingan untuk warga yang belum terbiasa

Portal yang lengkap belum tentu dipakai semua warga. Diskominfo Jatim menggelar sosialisasi dan pendampingan digital untuk aparatur desa, pelajar, warga lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Menurut IDN Times, Gugi juga menyatakan bahwa digitalisasi tanpa inklusi justru akan memperlebar kesenjangan.

Usulan DPRD soal aduan dan data kinerja

Masukan juga datang dari DPRD Jawa Timur. Seperti diberitakan NU Online Jatim pada 6 November 2026, anggota Komisi A Saifudin Zuhri mendorong Majadigi menjadi pusat pengaduan satu pintu. Ia mengusulkan kanal aduan yang menerima foto, video, dan titik lokasi, pelacakan status aduan hingga selesai, serta batas waktu layanan seperti konfirmasi penerimaan dalam 1x24 jam kerja.

Saifudin juga meminta Diskominfo membuka data kinerja Majadigi, antara lain jumlah pengguna aktif, jumlah aduan, persentase penyelesaian, dan rata-rata waktu respons. Ia menyebut Sapawarga milik Jawa Barat dan JAKI milik DKI Jakarta sebagai rujukan. Pemberitaan itu tidak memuat tanggapan Diskominfo atas usulan tersebut.

Apa artinya bagi pemerintah daerah?

Pengalaman Majadigi relevan bagi pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi lain yang menghadapi masalah serupa: banyak aplikasi, banyak akun, dan warga yang bingung harus mulai dari mana. Ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebelum membangun portal sejenis.

Lakukan dan hindari saat membangun portal layanan daerah: susun katalog layanan, sepakati SSO dan API, ukur kinerja, dampingi warga; hindari membangun ulang aplikasi OPD dan portal tanpa data kinerja

  1. Susun katalog layanan lebih dulu. Daftar layanan yang rapi, lengkap dengan nama instansi pengelola, syarat, dan tautan resminya, menjadi fondasi portal. Chatbot seperti Maja.ai hanya dapat mengarahkan warga dengan benar bila katalognya akurat.
  2. Sepakati standar SSO dan antarmuka data. Setiap OPD perlu memakai cara yang sama untuk menerima identitas pengguna dan bertukar data. Tanpa standar ini, setiap integrasi baru menjadi proyek tersendiri yang mahal.
  3. Biarkan sistem OPD tetap berjalan. Portal penghubung memungkinkan dinas mempertahankan aplikasi yang sudah berjalan. Pembangunan ulang hanya dilakukan bila aplikasi lama memang tidak dapat dihubungkan dengan aman.
  4. Ukur dan umumkan kinerjanya. Usulan DPRD Jatim memberi contoh ukuran yang masuk akal, seperti pengguna aktif, waktu respons, dan persentase aduan yang selesai. Data ini membantu menentukan layanan mana yang perlu diperbaiki lebih dulu.
  5. Siapkan pendampingan sejak awal. Kader desa, sekolah, dan komunitas dapat menjadi titik bantuan bagi warga lanjut usia dan penyandang disabilitas.

Bagi dinas yang sedang merancang langkah serupa, Merakit menyediakan solusi pemerintahan digital yang mencakup integrasi aplikasi, portal layanan, dan dasbor pemantauan kinerja.

Pertanyaan yang sering muncul

Apa itu Majadigi?

Majadigi (Majapahit Digital) adalah portal layanan publik milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Per 16 November 2026, portal ini memuat 260 layanan, mulai dari informasi pajak kendaraan hingga ketersediaan kamar rawat inap, dan dapat diakses di majadigi.jatimprov.go.id.

Apakah Majadigi menggantikan aplikasi dinas yang sudah ada?

Tidak. Diskominfo Jatim menegaskan bahwa aplikasi milik OPD tetap berjalan dan dikelola instansi masing-masing. Majadigi menjadi pintu masuk yang menghubungkan layanan-layanan tersebut.

Apakah semua layanan di Majadigi cukup dengan satu akun?

Belum tentu. Fitur single sign-on berlaku untuk sejumlah layanan yang sudah terhubung. Layanan yang belum terintegrasi mungkin masih memerlukan akun di aplikasi atau situs instansi pengelolanya.

Penutup

Majadigi memperlihatkan cara pemerintah daerah merapikan layanan digital tanpa membongkar sistem yang sudah ada: satu pintu masuk, satu akun, dan asisten AI yang menunjukkan arah. Tantangan berikutnya ada pada perluasan integrasi ke 38 kabupaten dan kota serta keterbukaan data kinerjanya. Bila instansi Anda sedang menyiapkan portal atau integrasi antaraplikasi, tim Merakit siap berdiskusi lewat layanan pengembangan aplikasi web kami.

Sumber

Ringkasan dalam satu gambar

Simpan atau bagikan ke tim Anda.

Unduh
Infografis ringkasan: Majadigi Jatim Satukan 260 Layanan Publik dalam Satu Portal

Topik

  • Layanan Publik Digital
  • Majadigi
  • Pemerintah Daerah
  • Single Sign-On
  • Jawa Timur

Bagikan artikel ini

Diskusi dengan Tim Merakit

Punya tantangan serupa di organisasi Anda?

Ceritakan kebutuhan Anda. Tim kami bantu memetakan langkah dan solusi yang paling masuk akal, tanpa jargon.