Panduan AI Sektoral dan Anak: Persiapan Sekolah Anda

Pemerintah menyiapkan panduan AI sektoral untuk kesehatan, pendidikan, dan layanan keuangan, serta aturan khusus untuk melindungi anak dari risiko AI. Bagi sekolah dan kampus, pesannya jelas: pemakaian AI di kelas akan punya rambu yang lebih spesifik, dan lebih baik Anda mulai menyusun aturan mainnya sekarang.

Apa yang diumumkan pada awal Oktober 2026

Menurut laporan Niaga.Asia tertanggal 8 Oktober 2026, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menjelaskan bahwa kementerian dan lembaga akan menerjemahkan Peta Jalan Nasional Kecerdasan Artifisial menjadi panduan sektoral. Ia menyebut kesehatan, pendidikan, dan layanan keuangan sebagai contoh sektor yang butuh panduan tersendiri.

Alasannya sederhana: cakupan AI terlalu luas untuk satu aturan seragam. Nezar menegaskan bahwa peta jalan nasional berfungsi sebagai pedoman bersama, bukan ketentuan rinci yang mengikat. Rancangan Peraturan Presiden tentang peta jalan itu, menurut laporan yang sama, masih dibahas antarkementerian dan diproses di Sekretariat Negara untuk diharmonisasikan dengan Kementerian Hukum.

Peta jalan tersebut memuat prinsip penggunaan AI yang bertanggung jawab, dengan penekanan pada transparansi, akuntabilitas, dan keamanan. Pemerintah juga menyoroti pencegahan bias dan diskriminasi pada model bahasa besar (LLM), yaitu mesin di balik chatbot seperti yang sering dipakai siswa untuk mengerjakan tugas.

Aturan baru untuk melindungi anak dari AI

Sehari sebelumnya, Menkomdigi Meutya Hafid menyampaikan rencana pengaturan khusus pelindungan anak dari risiko AI. Katadata melaporkan bahwa aturan ini merupakan kelanjutan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, yang dikenal sebagai PP Tunas.

Beberapa hal yang tercatat dalam laporan itu:

• Kepatuhan penuh terhadap PP Tunas ditargetkan pada Maret 2027, dan Meutya meminta platform tidak menunggu tenggat tersebut.
• Komdigi merinci tujuh kategori risiko bagi anak: kontak, konten, kecanduan, keamanan, konsumen, kondisi fisik dan fisiologis, serta kesehatan mental.
• Indonesia bergabung dalam sebuah koalisi global tentang hak dan pelindungan anak di era AI. Peta jalannya mencakup keselamatan sejak tahap desain, standar pengujian, literasi AI, dan penanganan deepfake.
• Di sisi platform, TikTok disebut menonaktifkan sekitar 9 juta akun pengguna di bawah 16 tahun, sementara sekitar 22,5 juta akun anak dialihkan ke fitur Teen Account.

PP Tunas sendiri sudah mulai ditegakkan sejak akhir Maret 2026. Kompas TV mencatat pemerintah mengirim surat kepada sejumlah platform, termasuk YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox, untuk meminta komitmen dan rencana kepatuhan.

Kenapa sekolah dan kampus perlu memperhatikannya

Dua kabar ini mungkin terdengar ditujukan ke raksasa teknologi, bukan ke sekolah. Namun arahnya relevan. Panduan sektoral pendidikan kelak akan menjadi rujukan ketika sekolah memutuskan boleh atau tidaknya siswa memakai AI, bagaimana guru memakainya, dan data siswa apa yang boleh masuk ke layanan pihak ketiga.

Bayangkan sebuah SMP swasta di Tegal yang guru-gurunya mulai memakai chatbot untuk menyusun soal latihan. Hari ini keputusan itu bergantung pada kebijaksanaan masing-masing guru. Begitu panduan sektoral terbit, kepala sekolah kemungkinan akan ditanya hal yang lebih konkret: alat apa yang dipakai, data apa yang diunggah, dan siapa yang bertanggung jawab jika jawabannya keliru.

Kampus punya pertanyaan serupa dalam skala lain: kapan AI boleh membantu skripsi, bagaimana dosen memeriksa keaslian tugas, dan apakah mahasiswa perlu mencantumkan pemakaian AI.

Di sisi lain, orang tua juga mulai bertanya. Mereka ingin tahu apakah anaknya aman memakai aplikasi belajar berbasis AI dan data apa yang tersimpan. Sekolah yang sudah punya jawaban tertulis akan lebih mudah menjaga kepercayaan mereka.

Yang belum jelas, dan baik untuk diakui

Beberapa hal belum bisa dipastikan dari laporan yang tersedia. Rancangan Perpres peta jalan AI belum disebut sudah ditandatangani, sehingga panduan sektoral pendidikan belum punya bentuk atau tenggat. Kami juga tidak menemukan rincian tentang siapa yang akan menyusun panduan pendidikan atau bagaimana ia berlaku untuk sekolah swasta dan madrasah.

Karena itu, jangan membuat kebijakan yang terlalu kaku sekarang. Yang masuk akal adalah menyiapkan fondasi yang akan berguna apa pun bunyi panduannya nanti.

Apa artinya bagi organisasi Anda?

Berikut langkah praktis yang bisa Anda mulai tanpa menunggu aturan final.

Sekolah dan kampus. Buat kebijakan pemakaian AI satu halaman: tujuan yang diperbolehkan, hal yang dilarang (misalnya mengunggah data nilai atau data pribadi siswa ke chatbot publik), dan siapa yang dihubungi bila ada insiden. Libatkan guru dan perwakilan orang tua supaya aturannya terasa masuk akal. Untuk ujian, pastikan penilaian tidak bergantung pada tugas yang mudah dikerjakan AI; Merakit Exam dirancang untuk ujian terawasi yang membantu hal ini.

Instansi pemerintah dan dinas pendidikan. Inventarisasi pemakaian AI di unit kerja Anda, termasuk yang tidak resmi. Penggunaan chatbot oleh staf tanpa sepengetahuan kantor adalah risiko tata kelola yang paling sering luput. Konsultasi tentang kecerdasan buatan bisa dimulai dari pemetaan kasus penggunaan seperti ini.

Perusahaan edtech dan penyedia layanan untuk anak. Cek apakah produk Anda mengumpulkan data pengguna di bawah umur, bagaimana persetujuan orang tua diminta, dan apakah ada verifikasi usia. Tenggat Maret 2027 terdengar jauh, tetapi perubahan alur pendaftaran dan data biasanya memakan waktu berbulan-bulan.

Semua organisasi. Anggap AI sebagai pemroses data. Tentukan data apa yang boleh dan tidak boleh dimasukkan, dan catat alat yang disetujui. Aspek keamanan siber dan pelindungan data pribadi tetap berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Seperti apa kebijakan satu halaman itu

Tidak perlu bahasa hukum yang rumit. Kebijakan yang berguna biasanya menjawab lima pertanyaan. Alat AI apa yang disetujui sekolah? Untuk keperluan apa guru dan siswa boleh memakainya? Data apa yang tidak boleh dimasukkan? Bagaimana siswa menyebutkan bantuan AI dalam tugas? Siapa yang dihubungi jika terjadi masalah?

Tulis dengan bahasa sehari-hari, bagikan ke guru dan orang tua, lalu tinjau ulang setiap semester. Dokumen yang hidup seperti ini akan mudah disesuaikan ketika panduan sektoral resmi terbit, dan sekaligus menunjukkan bahwa sekolah Anda serius menjaga keselamatan siswa.

Tiga kesalahan yang sering terjadi

Pertama, melarang AI sepenuhnya. Larangan total biasanya berakhir dengan pemakaian diam-diam, yang justru sulit diawasi. Aturan yang jelas lebih efektif daripada larangan yang tidak ditaati.

Kedua, menyerahkan semuanya pada vendor. Pihak sekolah tetap pemilik tanggung jawab atas data siswa, apa pun alat yang dipakai. Tanyakan di mana data disimpan dan siapa yang boleh mengaksesnya.

Ketiga, melupakan literasi. Koalisi global yang diikuti Indonesia menyebut literasi AI sebagai salah satu pilar. Guru dan siswa perlu paham bahwa AI bisa salah dan bisa bias, bukan hanya cara memakainya.

Pertanyaan yang sering muncul

Apakah panduan AI untuk pendidikan sudah terbit?

Belum ada laporan bahwa panduan itu sudah terbit. Pemerintah baru menyatakan akan menyusun panduan sektoral berdasarkan peta jalan nasional, yang rancangan Perpres-nya masih dalam proses.

Apakah PP Tunas berlaku untuk sekolah?

PP Tunas terutama membebani penyelenggara sistem elektronik. Namun sekolah yang mengelola platform belajar atau aplikasi yang diakses anak sebaiknya memeriksa apakah layanannya tergolong sistem elektronik dan bagaimana data anak diperlakukan.

Haruskah sekolah melarang chatbot AI?

Tidak ada kewajiban semacam itu dalam laporan yang kami baca. Pendekatan yang lebih sehat adalah membuat aturan pemakaian yang jelas, menyesuaikan jenis tugas, dan mengajarkan siswa memeriksa jawaban AI.

Mulai dari aturan satu halaman

Panduan resmi mungkin masih beberapa bulan lagi, tetapi kebutuhannya sudah terasa di ruang kelas hari ini. Kebijakan pemakaian AI yang singkat dan jujur akan memudahkan Anda menyesuaikan diri ketika rambu resmi terbit.

Jika Anda ingin berdiskusi tentang pemakaian AI yang aman di sekolah, kampus, atau instansi, tim kami senang mengobrol lewat halaman kontak, tanpa kewajiban apa pun.

Sumber

• Komdigi siapkan aturan AI untuk kesehatan, pendidikan hingga keuangan, Niaga.Asia, 8 Oktober 2026
• Komdigi siapkan aturan baru lindungi anak dari risiko AI, Katadata, 8 Oktober 2026
• PP Tunas resmi berlaku, platform digital wajib batasi akses anak, Kompas TV, 28 Maret 2026