QRIS Antarnegara Diperluas ke Hong Kong dan Timor Leste

Bank Indonesia akan menguji perluasan QRIS Antarnegara ke Hong Kong dan Timor Leste mulai triwulan IV 2026. Keputusan itu diumumkan seusai Rapat Dewan Gubernur (RDG) 20 sampai 21 Oktober 2026. Tahap awalnya berupa uji coba terbatas, sehingga pembayaran QRIS di kedua tujuan itu belum dibuka untuk umum.

Apa yang diputuskan Bank Indonesia

Hasil RDG dipaparkan pada Rabu, 21 Oktober 2026. Menurut CNBC Indonesia, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menyampaikan: “BI memperluas kerja sama QRIS Antarnegara melalui sandboxing koridor Timor Leste dan Hong Kong mulai triwulan IV 2026”.

Sandboxing berarti uji coba dalam lingkungan terkontrol. Menurut laporan itu, tahap ini dipakai untuk mengembangkan dan menguji penerapan kerja sama sebelum diperluas. Istilah koridor merujuk pada jalur pembayaran antara Indonesia dan satu negara tujuan, dan QRIS sendiri adalah singkatan dari Quick Response Code Indonesian Standard, standar kode QR pembayaran nasional.

Tujuan yang disebut dalam laporan adalah mendukung pertumbuhan ekonomi, memperluas aktivitas ekonomi dan keuangan digital, serta mempermudah transaksi lintas negara bagi masyarakat dan pelaku usaha yang berhubungan dengan mitra Indonesia.

Perluasan ini bagian dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030. Sumber yang kami baca belum menyebut tanggal mulai yang pasti, bank atau penyedia pembayaran yang ikut, maupun batas nilai transaksi selama uji coba. Hal-hal itu belum diumumkan. Karena itu, pembaca sebaiknya menunggu pengumuman resmi BI dan penyedia pembayaran sebelum menjanjikan apa pun kepada pelanggan.

Pada Mei 2026, Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menyebut tiga negara yang ditargetkan tahun ini, yaitu India, Hong Kong, dan Timor Leste, seperti dilaporkan Pasardana. Dalam paparan Oktober yang dikutip media, hanya Hong Kong dan Timor Leste yang disebut. Nasib koridor India belum dijelaskan dalam sumber yang kami baca.

Penggunaan QRIS Antarnegara hingga Juli 2026

QRIS Antarnegara sudah terhubung dengan enam negara, yaitu Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan China. Data BI yang dikutip Kontan pada 22 September 2026 menunjukkan total 25,67 juta transaksi senilai Rp7,63 triliun hingga Juli 2026.

Mayoritas transaksi berasal dari pengguna asing yang membayar di Indonesia: 21 juta transaksi senilai Rp5,90 triliun. Pengguna Indonesia yang membayar di luar negeri mencatat 4,67 juta transaksi senilai Rp1,73 triliun. Artinya, lebih dari empat dari lima transaksi terjadi pada pedagang di dalam negeri.

Pola itu membantu membaca arti koridor baru. Setiap negara yang terhubung membuka arus pembeli asing ke pedagang Indonesia, sekaligus arus pengguna Indonesia ke pedagang di luar negeri. Besar kecilnya arus di tiap arah untuk Hong Kong dan Timor Leste baru terlihat setelah uji coba berjalan, dan angka itu belum tersedia.

Bagi penyedia pembayaran, dua arah itu menuntut pekerjaan yang berbeda. Arus masuk menuntut kemampuan menerima pembayaran dari aplikasi luar negeri dan mencatatnya dengan benar. Arus keluar menuntut layanan yang jelas bagi pengguna Indonesia, mulai dari tampilan nilai dalam rupiah hingga penanganan transaksi yang gagal saat mereka berada di luar negeri.

Tiga langkah lain dalam paket kebijakan yang sama

Selain QRIS Antarnegara, CNBC Indonesia merinci tiga langkah lain dalam kebijakan sistem pembayaran yang juga dimulai pada triwulan IV 2026.

Pertama, perluasan Kartu Kredit Indonesia (KKI). Untuk segmen ritel, BI memperkuat peserta tahap awal dan memperluas ke peserta berikutnya. Untuk segmen pemerintah, BI mengoptimalkan fitur pembayaran daring.

Kedua, penyiapan Peraturan BI tentang pengaturan data sistem pembayaran. Aturan ini akan menjadi dasar hukum pertukaran data dan, menurut laporan itu, selaras dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Isi pasalnya belum dipublikasikan dalam sumber yang kami baca.

Ketiga, penataan kerja sama antara Penyelenggara Sistem Pembayaran (PSP) dan Penyelenggara Penunjang (PP). PSP adalah pihak yang menjalankan layanan pembayaran, sedangkan PP menyediakan dukungan teknis atau layanan pendukungnya. Aturan baru dapat memengaruhi kontrak dan pembagian tanggung jawab di antara keduanya.

Apa artinya bagi toko dan penyedia pembayaran?

Uji coba baru dimulai, sehingga sumber yang kami baca tidak menyebut perubahan yang wajib dilakukan pedagang. Namun ada beberapa pertimbangan yang layak disiapkan sejak sekarang, terutama bagi usaha yang melayani pembeli dari luar negeri. Bagian ini berisi saran umum dan bukan prediksi kebijakan, dan belum ada keterangan pedagang mana yang terlibat dalam uji coba.

Pertama, pastikan penyedia kasir atau pembayaran Anda sudah mendukung QRIS Antarnegara untuk negara yang sudah terhubung, lalu tanyakan jadwalnya untuk Hong Kong dan Timor Leste. Kedua, periksa laporan transaksi: apakah pembayaran dari pengguna asing tercatat terpisah dari pembayaran dalam negeri, lengkap dengan nilai dalam rupiah dan statusnya. Pemisahan ini mempermudah pencocokan data di akhir hari dan membantu menelusuri transaksi yang dipersoalkan pembeli.

Ketiga, latih kasir menangani pertanyaan wisatawan dan transaksi yang gagal. Keempat, siapkan alur pencatatan data pelanggan yang hati-hati, sebab Peraturan BI tentang data sistem pembayaran sedang disiapkan. Pengembang sistem pembayaran perlu memantau draf aturan itu sebelum merancang fitur yang berbagi data antarpihak.

Bagi usaha kecil, langkah paling sederhana adalah bertanya kepada bank atau penyedia kode QRIS yang sudah dipakai, tanpa mengganti sistem lebih dulu. Bagi usaha menengah dengan beberapa cabang, tentukan siapa yang memegang laporan transaksi lintas negara dan siapa yang menangani keluhan pembeli. Pembagian tugas yang jelas sejak awal mencegah transaksi yang tertahan tanpa pemilik masalah.

Satu hal lagi layak dicatat: angka resmi baru tersedia dengan jeda. Data Juli 2026 baru diumumkan pada September, sehingga hasil uji coba Hong Kong dan Timor Leste kemungkinan baru dapat dibaca beberapa bulan setelah dimulai. Selama menunggu, pedagang dapat memakai data transaksi sendiri untuk melihat seberapa sering pembeli asing datang dan pada jam berapa.

Untuk bank, dompet elektronik, dan penyedia kasir, koridor baru berarti pekerjaan integrasi, pengujian, dan pemantauan transaksi lintas mata uang. Sistem yang menerima banyak pembayaran dari berbagai aplikasi juga perlu pemantauan pola transaksi yang janggal, karena jalur baru biasanya menarik percobaan penipuan. Layanan seperti layanan keuangan digital dan manajemen ritel Merakit menangani sisi sistem seperti ini. Artikel kami sebelumnya tentang MDR QRIS 0 persen membahas sisi biaya bagi toko.

Pertanyaan yang sering muncul

Kapan QRIS bisa dipakai di Hong Kong dan Timor Leste?

Belum ada tanggal peluncuran untuk umum. BI menyatakan uji coba dimulai pada triwulan IV 2026, yaitu Oktober sampai Desember. Setelah uji coba, kerja sama baru diperluas, dan lamanya tahap uji coba belum diumumkan.

Apakah QRIS Antarnegara sudah bisa dipakai di negara lain?

Ya. Menurut data BI yang dikutip Kontan, QRIS Antarnegara terhubung dengan Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan China. Cakupan layanan di tiap negara dapat berbeda, jadi periksa aplikasi pembayaran yang Anda pakai.

Apakah pedagang harus mendaftar ulang?

Sumber yang kami baca tidak menyebut kewajiban baru bagi pedagang. Pedagang sebaiknya menanyakan kesiapan kepada bank atau penyedia pembayaran yang mengelola kode QRIS mereka.

Penutup

Pembayaran lintas negara kini menjadi bagian rutin keuangan digital Indonesia, dan Hong Kong serta Timor Leste menambah arah baru bagi QRIS Antarnegara, sementara aturan data dan penataan penyedia pembayaran menentukan bagaimana jalurnya dijalankan. Jika organisasi Anda mengembangkan layanan pembayaran atau sistem kasir, hubungi tim Merakit untuk membahas kesiapan integrasi dan keamanan datanya.

Sumber

• CNBC Indonesia: QRIS RI Mau Masuk Timor Leste & Hong Kong, BI Mulai Uji Coba Q4-2026 (21 Oktober 2026)
• CNBC Indonesia: Banyak yang Baru, Ini Daftar Keputusan BI Dalam RDG Oktober 2026 (21 Oktober 2026)
• Kontan: Transaksi QRIS Antarnegara hingga Juli 2026 (22 September 2026)
• Pasardana: BI Targetkan Tahun Ini QRIS Bisa Dipakai di India hingga Timor Leste (21 Mei 2026)