Blog Pemerintahan Digital

SAGARA BPGMN, Satu Pintu Data untuk Cegah Kebakaran Gambut

Ditulis oleh Merakit Indonesia

1 November 2026 7 menit baca

SAGARA BPGMN, Satu Pintu Data untuk Cegah Kebakaran Gambut

Daftar isi· 7 bagian

1SAGARA difinalisasi di Palembang
2Cara SAGARA mengubah data menjadi tindakan
3BPGMN dan pengalaman lembaga sebelumnya
4Apa artinya bagi pemerintah daerah?
5Pertanyaan yang sering muncul
6Penutup
7Sumber

Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) sedang menuntaskan desain SAGARA, singkatan dari Sistem Analisis Gambut dan Mangrove Nusantara. Sistem ini menggabungkan data dari lima lembaga, analisis spasial, dan kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi lebih dini kebakaran lahan gambut serta kerusakan mangrove. Tanggal peluncurannya belum diumumkan.

SAGARA difinalisasi di Palembang

Rancangan SAGARA dibahas pada 30 Oktober 2026 di Hotel Swarna Dwipa, Palembang. Pertemuan itu dipimpin Wakil Kepala BPGMN, Mayjen TNI Sriyanto, dan dihadiri Universitas Sriwijaya, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, BMKG, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, unsur forum pimpinan daerah, serta organisasi masyarakat sipil, seperti dilaporkan Republika.

Menurut Sriyanto, SAGARA dirancang sebagai tempat bertukar data dan pengetahuan bagi semua pihak yang mengelola gambut dan mangrove. “SAGARA akan menjadi clearing house sekaligus pusat pengetahuan pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove,” ujarnya kepada Okezone. Istilah clearing house merujuk pada simpul tempat data dari banyak pemilik dikumpulkan, diperiksa, lalu disalurkan kembali kepada yang membutuhkan.

Republika menyebut data SAGARA akan bersumber dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, BMKG, BNPB, dan BRIN. Kelima lembaga itu selama ini memegang potongan informasi yang berbeda: tutupan hutan dan lahan, kondisi lingkungan, cuaca dan iklim, kejadian bencana, serta hasil riset. Sistem ini dibangun di atas teknologi spasial, yaitu pengolahan data yang terikat pada titik lokasi di peta, dan diperkuat AI untuk mendukung pengambilan keputusan.

Status SAGARA saat ini masih tahap penyempurnaan desain. Laporan JPNN pada 31 Oktober 2026 menyebut BPGMN tengah merampungkan revisi rancangan sistem itu. Belum ada keterangan resmi soal jadwal operasional, anggaran, maupun model AI yang akan dipakai.

Cara SAGARA mengubah data menjadi tindakan

Dari keterangan yang dipublikasikan, SAGARA tidak berhenti pada peta digital. Sistem ini dirancang menampilkan tingkat kerawanan kebakaran berdasarkan analisis para ahli dan laporan masyarakat yang sudah diverifikasi. Dari situ, SAGARA memberi rekomendasi langkah pencegahan dan penanganan yang sesuai dengan kondisi lapangan.

Alur rancangan SAGARA dalam empat langkah: kumpulkan data lima lembaga dan laporan warga, nilai kerawanan kebakaran gambut, beri rekomendasi, kerahkan sumber daya

Bagian yang paling praktis adalah peta sumber daya. Menurut Okezone dan Republika, SAGARA akan memetakan siapa dan apa yang tersedia di sekitar titik rawan: anggota masyarakat, personel TNI dan Polri, serta sarana dan infrastruktur yang dapat dipakai untuk memadamkan api atau melindungi kawasan. Dengan begitu, peringatan tidak berhenti sebagai titik merah di layar. Petugas langsung mengetahui siapa yang paling dekat dan peralatan apa yang ada.

Republika juga melaporkan rencana fitur akses terbuka untuk mendukung transparansi dan evaluasi kinerja. Bila terwujud, publik dan pemerintah daerah dapat melihat bagaimana sebuah peringatan ditindaklanjuti, selain jumlah titik panasnya. Rincian siapa yang boleh mengakses data apa belum dijelaskan.

Laporan warga menjadi sumber yang penting sekaligus paling sulit dikelola. Warga di desa gambut sering melihat asap lebih dulu daripada satelit, terutama saat awan tebal atau saat api masih membara di bawah permukaan. Namun laporan dari lapangan juga dapat keliru atau ganda, sehingga langkah verifikasi yang disebut BPGMN menentukan apakah data itu dapat dipercaya untuk keputusan.

BPGMN dan pengalaman lembaga sebelumnya

BPGMN tergolong lembaga baru. Menurut Fortune Indonesia, Presiden Prabowo Subianto memutuskan pembentukannya dalam rapat bersama 22 ahli dan akademisi di Istana Merdeka pada 24 September 2026. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan badan ini akan berada langsung di bawah Presiden, dengan tugas utama mencegah kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah gambut.

Lembaga pendahulunya, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), menurut laporan yang sama memiliki masa tugas empat tahun berdasarkan Perpres Nomor 120 Tahun 2020 dan berakhir pada 31 Desember 2024. Fortune Indonesia juga menyebut enam provinsi bergambut yang menjadi perhatian, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Linimasa BPGMN dari keputusan pembentukan 24 September 2026, pelantikan 15 Oktober 2026, hingga finalisasi desain SAGARA 30 Oktober 2026

Pada 15 Oktober 2026, Presiden melantik Satyawan Pudyatmoko sebagai Kepala BPGMN dan Mayjen TNI Sriyanto sebagai wakilnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 43M Tahun 2026, seperti diberitakan detikNews. Dua minggu kemudian, rancangan SAGARA sudah dibahas di Palembang. Urutan itu menunjukkan bahwa sistem data ditempatkan sebagai salah satu pekerjaan pertama lembaga baru ini.

Peran BRIN juga sudah disebut sejak awal. Usai rapat 24 September, Kepala BRIN Arif Satria mengatakan kepada NU Online bahwa BRIN sudah bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan untuk mendeteksi titik panas dan akan terus memperbarui teknologi AI yang dipakai. Ia juga menyebut sekitar 41 juta orang tinggal di sekitar kawasan hidrologi gambut, serta rencana menghidupkan kembali Masyarakat Peduli Api di tingkat desa sebagai garis depan pencegahan.

Angka 41 juta itu menjelaskan mengapa deteksi dini penting. Kebakaran gambut sulit dipadamkan karena api dapat menjalar di bawah permukaan tanah. Asapnya berdampak pada kesehatan, sekolah, penerbangan, hingga kegiatan ekonomi di wilayah yang jauh dari titik api.

Apa artinya bagi pemerintah daerah?

SAGARA adalah contoh sistem lintas instansi yang tantangannya lebih banyak di tata kelola data daripada di model AI. Bagi pemerintah provinsi, BPBD, dinas lingkungan hidup, dan dinas kehutanan di enam provinsi bergambut, ada beberapa hal yang dapat disiapkan sejak sekarang.

Pertama, rapikan data yang dimiliki daerah. Data titik rawan, posko, embung, pompa, regu Masyarakat Peduli Api, dan kontak kepala desa sebaiknya tersimpan dalam format yang konsisten, memakai kode wilayah resmi, dan memiliki penanggung jawab yang jelas. Fitur peta sumber daya SAGARA membutuhkan data semacam itu. Pekerjaan merapikan dan menganalisis data semacam ini adalah wilayah layanan analitik data.

Kedua, catat asal dan waktu setiap data. Peta kerawanan yang menggabungkan data cuaca, titik panas, dan laporan warga hanya dapat dipercaya bila setiap lapisan data diketahui sumber dan waktu pembaruannya. Data titik panas yang terlambat beberapa jam dapat menghasilkan keputusan yang keliru.

Ketiga, minta skor risiko yang dapat dijelaskan. Petugas lapangan perlu tahu mengapa sebuah desa ditandai rawan: apakah karena hari tanpa hujan, titik panas terdekat, atau laporan asap dari warga. Skor yang tidak dapat dijelaskan cenderung diabaikan atau justru diikuti tanpa pemeriksaan.

Keempat, pastikan peringatan sampai ke orang yang tepat. Desa gambut sering memiliki sinyal terbatas, sehingga kanal pesan singkat, radio, dan jalur koordinasi manual tetap perlu disiapkan. Peringatan yang hanya tampil di dasbor kantor belum tentu sampai ke regu di lapangan.

Panduan sistem data lintas instansi: lakukan kesepakatan format, pencatatan sumber, dan uji peringatan; hindari data tanpa pemilik, skor tanpa penjelasan, dan peringatan yang hanya ada di dasbor

Pola pertukaran data seperti ini sejalan dengan arah penataan aplikasi pemerintah yang sedang disusun pemerintah pusat, misalnya penataan ribuan aplikasi pemerintah lewat SPLP. Setiap instansi tetap memegang datanya, lalu membagikannya lewat jalur yang disepakati. Untuk dinas yang ingin menyiapkan integrasi seperti itu, Merakit menyediakan solusi pemerintahan digital untuk mengelola layanan dan data lintas unit kerja dengan alur yang jelas.

Pertanyaan yang sering muncul

Apa itu SAGARA?

SAGARA adalah Sistem Analisis Gambut dan Mangrove Nusantara yang dikembangkan BPGMN. Sistem ini dirancang menjadi satu pintu data pengelolaan gambut dan mangrove, sekaligus alat deteksi dini kebakaran lahan gambut dan kerusakan mangrove berbasis teknologi spasial dan AI.

Kapan SAGARA mulai dipakai?

Belum diumumkan. Per 31 Oktober 2026, BPGMN masih memfinalisasi desain sistem setelah pembahasan di Palembang. Anggaran dan jadwal peluncurannya juga belum disampaikan.

Apakah warga dapat ikut melapor ke SAGARA?

Rancangannya menyebut laporan masyarakat sebagai salah satu sumber informasi kerawanan kebakaran, setelah diverifikasi. Cara pelaporannya, misalnya lewat aplikasi atau kanal lain, belum dijelaskan secara resmi.

Penutup

SAGARA masih berupa rancangan, tetapi arahnya jelas: data dari banyak lembaga dihubungkan dengan tindakan di lapangan. Keberhasilannya akan ditentukan oleh kualitas data, kecepatan verifikasi, dan kesiapan daerah menerima peringatan. Bila instansi Anda sedang menyiapkan sistem data lintas lembaga atau peringatan dini, tim Merakit siap membantu merancangnya bersama Anda.